Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak yang Belum Mumayiz Akibat Perceraian: studi putusan Nomor :2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Murtadlo, Alif Elia Zulfida (2022) Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak yang Belum Mumayiz Akibat Perceraian: studi putusan Nomor :2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alif Elia Zulfida Murtadlo_C91218098 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (library research) merupakan kegiatan pengumpulan data, mencatat data serta mengelolah data dengan bahan dari sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan memakai pola pikir deduktif. Data primer yang digunakan adalah putusan PA Lamongan No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan Yuridis yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 1979. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama Pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian menetapkan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian yaitu adanya tuntutan dari penggugat atau tergugat melalui putusan ditolak, demi kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, Relevansi antara pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian hakim hanya merujuk pada dalil Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam 105 akan tetapi Penulis Menganalisis Dengan Hukum Positif yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 1979 serta Kompilasi Hukum Islam. dalam KHI pasal 156 (c) yang berbunyi Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi. Karena dalam proses tersebut hakim hanya berdasarkan pada dalil Al-Qur’an dan KHI pasal 105. Saran dari peneliti ini adalah pertimbangan hakim penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan ibu ataupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan hak asuh anak tidak hanya memperhatikan dari jenis kelamin orang tua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan kepada orangtua agar tidak merebutkan hak asuh jikalau tidak mampu mengasuhnya dengan baik.