Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penyelenggaraan Pilwali di masa Darurat Covid berdasarkan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota: studi pemilihan Walikota Surabaya 2020

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ayuningtyas, Gita Savira (2022) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penyelenggaraan Pilwali di masa Darurat Covid berdasarkan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota: studi pemilihan Walikota Surabaya 2020. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Gita Savira Ayuningtyas_C04218007 OK.pdf
Download (993kB)

Abstract

Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber primer yang peneliti gunakan adalah Komisioner KPU Kota Surabaya, PERPU Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan KPU Tentang pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu adalah buku, jurnal, artikel, dan berita, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan Teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjawab dari rumusan masalah yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya pada Pilwali 2020, dapat dikatakan telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam hal ini, apa yang diatur dalam undang-undang dapat diterapkan paling efektif pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kecurangan pengadilan. Segala permasalahan dan pelanggaran yang terjadi dapat diperbaiki dengan cepat dan tepat. Meski kurang maksimalnya kendala teknis dalam beberapa formulasi dengan tahapan pemilu yang harus menyesuaikan keadaan di masa covid 19. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, KPU Kota Surabaya selalu mengutamakan konsultasi dan selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada. Kedua, KPU Kota Surabaya dalam Pilkada 2020 yakni dalam pandangan siya>sah dustu>ri>yah terhadap aturan yang tertuang dalam konsep ahlul halli wal aqdi, walau belum sepenuhnya dilaksanakan KPU Kota Surabaya. Hal ini ditemukannya beberapa personel PPDP yang tidak mampu menjalankan sesuai standar operasional yang ditetapkan. Setelah melakukan penelitian ini peneliti memberikan saran, yaitu dapat memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan masyarakat serta menjangkau seluruh wilayah Kota Surabaya dan dapat meningkatkan SDM penyelenggara agar tidak menjadi gaptek, melihat konteks zaman yang kini serba digital.