Analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan di Indonesia terhadap pelaksanaan taukil wali nikah via online: studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Musyarrofah, Musyarrofah (2022) Analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan di Indonesia terhadap pelaksanaan taukil wali nikah via online: studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Musyarrofah_C71218077 OK.pdf
Download (879kB)

Abstract

Penelitian mengenai pelaksanaan taukil wali nikah yang dilaksanakan secara online menggunakan video call disebabkan wali nasab (ayah) jauh atau ba’id dari lokasi akad. Penelitian ini juga merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan Bagaimana teknis pelaksanaan taukil wali nikah via online di KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan serta analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan Indonesia tentang pencatatan pernikahan terhadap pelaksanaan taukil wali nikah via onile pada kasus tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian non doctrinal atau empiris (social legal research) dengan metode pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara sebagai data primer dan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, buku-buku serta berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan kasus yang diangkat sebagai data sekunder, kemudian dari data tersebut dilakukan pengolahan dengan editing terhadap data yang telah dikumpulkan yaitu memeriksa kembali data, selanjutnya dilakukan pengorganisasian terhadap data yang sudah terkumpul yang terakhir yaitu dilakukan kode-kode (coding) terhadap data-data yang telah disusun, kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelian penulis menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan taukil wali via online oleh kepala KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan tersebut dapat dibenarkan secara umum sebab memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang berlaku baik itu ketentuan mengenai wali dan ketentuan yang berkaitan dengan taukil wali, namun secara regulasi kebijakan tersebut merupakan tindakan yang belum diatur oleh perundang-undangan sehingga hal tersebut menjadi terobosan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum perkawinan yang walinya sedang berada ditempat yang jauh seiring dengan perkembangan zaman yang perlu juga diatur oleh perundang-undangan. Demikian juga dalam proses pencatatan pernikahan yang dilakukan dalam kasus ini tidak bersesuaian dengan perturan perundang-undangan sebab dilakukan setelah terlaksananya akad nikah. Sehingga seharusnya bukan pencatatan dilakukan setelah terlaksananya akad yang menyebabkan perbedaan tanggal pelaksanaan nikah akan tetapi dilakukan isbat untuk mengesahkan pernikahan tersebut.