Analisis fiqh siyᾹsah terhadap kewenangan PEMDA Kabupaten Sidoarjo dalam PP nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak di masa darurat pandemi covid-19

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wardani, Diah Ruriana (2022) Analisis fiqh siyᾹsah terhadap kewenangan PEMDA Kabupaten Sidoarjo dalam PP nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak di masa darurat pandemi covid-19. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Diah Ruriana Wardani_C94218070.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Fiqh Siyᾱsah terhadap Kewenangan Pemda Kabupaten Sidoarjo Dalam PP Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak di masa Darurat Pandemi Covid-19”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana kebijakan dan program kerja Pemkab Sidoarjo dalam memberikan perlindungan khusus untuk anak berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2021 dan bagaimana tinjauan fiqh siyᾱsah terhadap kebijakan dan program kerja Pemkab Sidoarjo dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya dianalisis menggunakan tehnik deduktif, yakni berpijak pada pada PP Nomor 78 tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak dan dikaitkan dengan fiqh siyᾱsah. Hasil penelitian ini adalah 1. Kebijakan dan program kerja Pemkab Sidoarjo sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak dalam masa darurat pandemi covid-19. Pemkab Sidoarjo sebagai The Agency Model menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Dengan kewenangan ini pemkab Sidoarjo memiliki peran strategis dan besar dalam penangan pandemi Covid-19 seperti mengadakan vaksinasi kepada anak, sekolah secara daring dan memberikan beasiswa kepada anak yang terancam putus sekolah karena terdampak pandemi. 2. Berdasarkan tinjauan fiqh Siyᾱsah langkah dan program kerja Pemkab Sidoarjo dalam tugasnya memberikan perlindungan khusus bagi anak dimasa Pandemi Covid-19 dinilai sudah tepat, dengan landasan program kerja yang dilaksanakan oleh pemkab Sidoarjo berupa vaksinasi kepada anak, pemberlakukan sekolah secara daring dan memberikan beasiswa kepada anak yang terancam putus sekolah karena terdampak pandemi merupakan bentuk dari maqasid al-shari’ah berupa hifz an-nafs, hifz an-nasl, dan hifz al-aql. Jadi program kerja yang dilaksanakan oleh pemda Sidoarjo tidak bertentangan dengan shari’at Islam dan sesuai dengan tuntunan dalam fiqh siyāsah. Penulis berharap Pemerintah Daerah sebagai The Agency Model tetap memperhatikan hierarki perundang-undangan agar dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak tidak terjadi pertentangan antara pusat dan daerah sesuai dengan amanat undang-undang. Pemerintah daerah diharapkan lebih dekat dan memahami keadaan masyarakatnya, karena pemerintah daerah adalah ujung tombak penanganan pandemi Covid-19 sehingga dapat membuatan kebijakan dan program kerja yang tepat dalam penanganan pandemi Covid-19.