Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan materai pada pendataran calon aparatur sipil negara 2021 di badan kepegawaian daerah jawa timur: tinjauan uu no. 10 tahun 2020 dan hukum pidana islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohmah, An-nisa Ayu Nur (2022) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan materai pada pendataran calon aparatur sipil negara 2021 di badan kepegawaian daerah jawa timur: tinjauan uu no. 10 tahun 2020 dan hukum pidana islam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
An-nisa Ayu Nur Rohmah_C93218066 OK.pdf
Download (956kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Materai pada Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur (Tinjauan UU No. 10 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam)” merupakan penelitian yang mengkaji mengenai suatu tinjauan penegakan hukum terhadap pidana pemalsuan materai pada pendaftaran calon Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan . Pertama, mengenai bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 terhadap penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur.
Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis mengangkat data-data yang terdapat di lapangan. Penulis melakukan penelitian lapangan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sumber hukum primer. Sifat penelitian ini yakni kualitatif yuridis empiris, yang menggambarkan antara fakta dan permasalahan. Setelah data terkumpul, disesuaikan dengan topik permasalahan dan disusun secara sistematis dengan teknik analisis deskriptif dan metode pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa; Pertama, tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021, yang dilakukan peserta pendaftar yang melakukan pemalsuan materai dengan menggunakan gambar materai yang diunduh melalui internet, terdapat unsur-unsur yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan pidana pada UU No.10 tahun 2020 tentang bea materai, namun pihak panitia penyeleksi tidak mengambil jalur pidana tetapi dengan penegakan hukum secara administratif dengan menyesuaikan Surat Edaran No. 9 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Materai Pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh BKN. Kedua, dari prespektif hukum pidana Islam. Penegakan hukum terhadap pelaku yakni termasuk dalam jarimah takzir at-takzir li al-Maslahah al-Ummah jarimah takzir yang ditetapkan untuk seseorang yang telah melakukan perbuatan dan merusak kepentingan umum serta kemaslahatan pada masyarakat. Hukuman yang diberikan pihak BKD Jatim menyesuaikan dengan ketentuan dari pihak BKN. Sanksi takzir dalam tindak pemalsuan materai ini tidak menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun hanya berupa peringatan dengan tidak meloloskan peserta calon ASN tersebut.Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran; Pertama, untuk masyarakat hendaklah melakukan perbuatan yang jujur dan bijak. Kedua, Pemerintah, diupayakan dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk lebih menginformasikan mengenai pemalsuan materai bahwa tindakan tersebut dapat dikenai ancaman hukuman yang cukup berat.