Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan aparat kepolisian republik indonesia dalam memberikan perlindungan keamanan aksi unjuk rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pamungkaz, Billyco Windy (2020) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan aparat kepolisian republik indonesia dalam memberikan perlindungan keamanan aksi unjuk rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Billyco Windy Pamungkaz_C05216010 OK.pdf
Download (662kB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siya ̅sah Terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998”. Dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut perundang-undangan yang berlaku. Penulisan skripsi ini menjawab rumusan masalah 1) Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998? dan 2) Bagaimana Analisis Fiqh Siya ̅sah terhadap Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa?.Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya data disusun dan dianalisis melalui pengkajian Kewenangan melalui Undang-Undang untuk menggali dan mendapatkan data tentang Kewenangan Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam Perlindungan Keamanan Aksi Unjuk Rasa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada sehingga penulis mencoba meneliti kasus itu dalam perspektif Siya ̅sah Dusturiyah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terkait perlindungan keamanan unjuk rasa terutama menyampaikan pendapat dimuka umum, berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan maka kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian tidak seharusnya dilakukan, karena hal tersebut sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Fiqh Siya ̅sah, karena dalam konsep Fiqh Siya ̅sah aparat kepolisan tidak diperkenankan melakukan kekerasan. Hal tersebut sudah menyalahi kekuasaan dan kewenangan kepolisian yang seharusnya mengamankan aksi, hal tersebut juga sudah mencederai kewenangan kepolisian yang seharusnya memberikan kemaslahatan bagi umat.Pada akhir penulisan skripsi ini, maka saran dari penulis adalah seharusnya aparat kepolisian lebih memahami tentang kewenangan untuk menjaga adanya aksi unjuk rasa supaya bisa melakukan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku.Selanjutnya aparat kepolisian tidak diperbolehkan semena-mena melakukan kekerasan terhadap massa aksi baik dengan cara memukul bahkan sampai menembakkan senjata api kepada massa aksi