Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 305/pid.b.lh/2018/pn.jmb tentang pembalakan liar di Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Suryani, Icha Fajar (2021) Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 305/pid.b.lh/2018/pn.jmb tentang pembalakan liar di Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Icha Fajar Suryani_C93216129.pdf
Download (2MB)

Abstract

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang dihimpun melalui data tertulis ataupun dokumen. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan pola fikir yang disimpan dari beberapa bahasa lalu disimpulkan menjadi simpulan khusus, dimana menjelaskan tentang putusan Pengadilan terlebih dahulu, lalu dianalisis menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap terdakwa adalah pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (2) KUHP serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga hakim menjatukan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (limabelas) hari dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Jika di tinjau dari hukum pidana Islam terhadap tindakan pelaku termasuk kedalam perbuatan perusakan lingkungan yang mempengaruhi ekositem lingkungan hidup. Dalam hal ini perbuatan pelaku termasuk dalam kategori hukuman Ta’zir karena tidak ada ketentuan nass mengenai tindakan tersebut. Untuk pelaksanaan dan penetapannya seluruhnya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) atau hakim. Dengan adanya UU RI Nomor 18 Tahun 2013 disarankan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan kawasan hutan. Untuk para penegak hukum agar lebih teliti dan cermat dalam menangani suatu perkara. Dalam proses peradilan tidak semestinya terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum, karena hukum sebagai pijakan utama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.