Analisis hukum islam terhadap syarat dan rukun pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk pada PERPOL no 6 tahun 2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ibad, M. Zahril (2021) Analisis hukum islam terhadap syarat dan rukun pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk pada PERPOL no 6 tahun 2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M. Zahril Ibad_C91216110 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data yang dikumpulkan adalah dokumen yang diperlukan untuk syarat dan rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk berdasarkan Perpol No 6 Tahun 2018. Sumber data primer yang digunakan adalah Perpol No 6 tahun 2018 jo Perpol no 9 tahun 2010. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah coding dan analising. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola piker deduktif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahawa ada beberapa syarat dan rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota POLRI berdasarkan Perpol No 6 Tahun 2018 jo Perpol No 9 Tahun 2010. Untuk syarat perkawinan dibagi menjadi syarat umum dan khusus. Untuk percerian ada dua syarat yang harus dipenuhi seperti surat permohonan izin cerai, fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri. Untuk persyaratan rujuk adalah seperti 1) surat permohonan izin rujuk. 2) masa iddah belum berakhir, bagi yang beragama Islam. 3) fotokopi akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan. .4) surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk. Analisis hukum Islam terhadap syarat dan rukun pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk berdasarkan Perpol No 6 Tahun 2018 Jo Perpol No 9 Tahun 2010 adalah Syarat dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polisi tidsk menyimpang pada Ketentuan dari Hukum Islam. Hanya saja Syarat dan Rukun dari Pengajuan Perkawinan cerai dan Rujuk sedikit lebih rumit dibadingkan dengan warga sipil. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebaiknya persyaratan tersebut dipertahankan agar dapat menjaga marwah dari institusi polri sehingga ada pengetatan dalam perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota polri juga untuk syarat dan rukun dari pengajuan perkawinan, perceraian tetap dipertahankan mengingat hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.