Analisis Fatwa DSN-MUI dan KUHPer terhadap praktik penyewaan barang gadai di Pegadaian Bu Chris Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pramana, Helga Fatma Mandy (2022) Analisis Fatwa DSN-MUI dan KUHPer terhadap praktik penyewaan barang gadai di Pegadaian Bu Chris Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Helga Fatma Mendy Pramana_ C92216105 ok.pdf
Download (5MB)

Abstract

Analisis Fatwa Dsn-Mui Dan Kuhper Terhadap Praktik Penyewaan Barang Gadai Di Pegadaian Bu Chris, Griya Kebonagung, Kec. Sukodono, Kab Sidoarjo.Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab Bagaimana praktik sewa barang gadai di pegadaian Bu Chris Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan Bagaimana analisis Fatwa DSN No 25 DSN-MUI/III/2002 dan KUHPerdata bab 20 terhadap praktik penyeewaan barang gadai di Pegadaian Bu Chris Kebonangung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif, yaitu dianalisan dengan berdasarkan hukum islam dan KUHPerdata apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau kah tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik penyewaan barang gadai di pegadaian Bu Chris tidak mendapatkan izin resmi dari pihak kedua atau pemilik barang. Serta dalam perjanjian yang berlangsung tidak ada bukti tertulis secara resmi dlam arti perjanjian gadai dinyatakan oleh para pihak (Rahi@n dan Murtahi@n) secara lisan. rahi@n diwajibkan membayar administrasi sebesar 10% dari pokok utang dan membayar cicilan setiap bulan beserta bunga 5% dari cicilan hingga lunas kepada Murtahi@n. Fatwa no 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan “marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhu@n tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahi@n, dengan tidak mengurangi nilai marhu@n dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.” Dengan adanya ketentuan dari fatwa tersebut praktik penyewaan barang gadai yang di lakukan oleh Bu Chris tidak sesuai dengan kentuan fatwa no 25 tersebut karena pada praktiknya Bu chris tidak menyebutkan kesepakatan untuk menjadikan barang gadai (marhun bi@h) tersebut menjadi barang sewaan