Analisis siyasah dusturiyah terhadap inkosistensi putusan mahkamah Agung dan putusan mahkamah konstitusi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Damayanti, Novita (2021) Analisis siyasah dusturiyah terhadap inkosistensi putusan mahkamah Agung dan putusan mahkamah konstitusi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Novita Damayanti_C94217095.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dengan judul Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Inkonsistensi Putusan MA dan Putusan MK (Studi Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019). Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:(1)Bagaimana Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No.44P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019?;(2)Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung No.44P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019?. Serta menjawab Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Inkonsistensi Putusan MA dan Putusan MK (Studi Putusan MA No. 44P/HUM/2019 dan Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019) Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Yang kemudian dianalisis dari hukum islam yaitu fiqh siya>sah khususnya dalam bidang Siyasah dusturiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat ternya menuai problem khususnya dalam Inkonsistensi antara Putusan MA No.44P/HUM/2019 dan Putusan MK No.39/PUU-XVII/2019. Maka MA seharusnya tunduk dan patuh terhadap Putusan MK sebelumnya atau dalam hal ini pembuat undang-undang (legislator) membuat undang-undang yang mengakomodir dari putusan MK agar tidak terjadi kekhawatiran dan kerancuan dalam memahami suatu peraturan hukum. Dalam kajian Hukum Tata Negara Islam (fiqh siyasah) Konsep Mahkamah Agung memiliki kesamaan dengan qadi al-quda memiliki makna hakim agung. Konsep Mahkamah Konstitusi memiliki kesamaan dengan wilayah al-mazalim,merupakan peradilan yang lebih tinggi dari wilayah al-qadha dan wilayah al-hisbah, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut,yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Sultah tasyri’iyyah merupakan pembuat Undang-undang yang duduk di lembaga ini para mufti dan orang-orang yang pandai dalam bidangnya dan bahkan berbagai bidang lainnya sudah barang tentu antara lembaga yudikatif (sulth{ah qadaiyyah) dan legislatif (sult{ah tasyri’iyyah) saling berkesinambungan dan berhubungan.