Implikasi yuridis pengesahan undang-undang No. 2 Tahun 2020 sebagai produk hukum darurat dalam penanganan Pandemi Covid-19

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Monica, Marinda Agesthia (2022) Implikasi yuridis pengesahan undang-undang No. 2 Tahun 2020 sebagai produk hukum darurat dalam penanganan Pandemi Covid-19. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Marinda Agesthia Monica_02040420015.pdf
Download (1MB)

Abstract

Covid-19 yang menjadi pandemi global tak terkecuali di Indonesia merupakan suatu fenomena luar biasa yang memberikan dampak buruk di berbagai bidang, terutama terhadap perekonomian negara. Pemerintah dengan sigap merespon keadaan ini dengan menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Sosial. Penetapan pandemi Covid-19 ini kemudian menimbulkan keadaan darurat yang harus segera diselesaikan karena mengancam stabilitas negara. Demi menyikapi keadaan darurat ini, pemerintah kemudian menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2022. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengesahan UU No. 2 Tahun 2020 ini sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2019, serta implikasi yuridis dari pengesahan UU No. 2 Tahun 2020 sebagai produk hukum darurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 2 poin penting, pertama bahwa pengesahan UU No. 2 Tahun 2020 ini telah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana undang-undang ini merupakan produk hukum darurat yang disahkan dari Perpu, kemudian menjadi RUU penerapan perpu menjadi undang-undang.iPenetapan Perpu iNo. i1 iTahun i2020 imenjadi iUU artinya ijuga imembenarkan iunsur ikegentingan iyang imemaksa dimana Presiden menjalankan iamanat ikonstitusi ipada iPasal i12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD iNRI i1945. Kedua, implikasi iyuridis idisahkannya iUU iNo. i2 iTahun i2020 idapat idilihat idari ibanyaknya iaturan iturunan yang muncul, seperti aturan tentang iperubahan Iapbn 2020 ihingga idana idesa iyang idifokuskan i(refocusing) iuntuk ipenanganan ipandemi iCovid-19. Pengesahan UU No. 2 Tahun 2020 merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. UU No. 2 Tahun 2020 memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah langkah extraordinary dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 demi menjaga stabilitas negara.