Analisis fiqh siyasah qadhaiyyah terhadap putusan pengadilan tata usaha negara nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang penyelesaian sengketa pilkades di Desa Pandemonogoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Izzah, Nirania Farihatul (2022) Analisis fiqh siyasah qadhaiyyah terhadap putusan pengadilan tata usaha negara nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang penyelesaian sengketa pilkades di Desa Pandemonogoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nirania Farihatul Izzah_C04218026.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis dengan tujuan Guna mengetahui analisis Putusan hakim PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang adanya sengketa dalam pemilihan kepala desa di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Serta, Guna mengetahui analisis fiqh siyasah qa}dhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY tentang adanya sengketa pemilihan kepala desa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif adapun dalam skirpsi ini menggunakan tehnik analisisis normative kualitatif yang kemudian dipaparkan dengan cara deskriptif analisis. Dalam skripsi ini bahan yang dikaji guna menjawab rumusan masalah antara lain perundangundangan. Jurnal artikel ataupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan putusan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam Undang-Undang Desa tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang timbul dalam Pilkades. Namun, diatur dalam Permendegri yang mana pada intinya sengketa yang timbul dalam Pilkades diselesaikan oleh Bupati atau Walikota. Dalam sengketa hasil Pilkades Desa Padimonegoro pihak calon no-2 menduga terdapat kecurangan dalam Pilkades, namun pihak panitia Pilkades serta BPD tak menghiraukan hal tersebut. Atas penolakan tersebut calon no-2 mengajukan gugatan atas Surat Penetapan Kepala Desa Nomor 4/PAN.PKD.PADEMONEGORO/XII/2020 yang dibentuk oleh panitia Pilkades ke PTUN. Pada akhirnya PTUN mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan Surat Penetapan Kepala Desa tersebut sebab terbukti dalam persidangan terdapat indikasi kecurangan. Dalam kajian fiqh siyasah kedudukan PTUN sama halnya dengan al-maz}a>lim yang mana sama-sama merupakan bagian dari kekuasaan sultah qo}do>’iy>yah (yudikatif) dan samasama berwenang untuk memutus perkara. Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan bahwa dugaan terjadinya pelanggaran dalam Pilkades harus segera diselesaikan sedini mungkin oleh panitia Pilkades, bukan malah tidak mengambil tindakan atas dugaan pelanggaran tersebut.