Analisis yuridis terhadap pendapat hakim pengadilan agama surabaya tentang pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Roihan, Ach Roihan (2022) Analisis yuridis terhadap pendapat hakim pengadilan agama surabaya tentang pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ach Roihan_C01218002.pdf
Download (2MB)

Abstract

Kajian ini berfokus pada persoalan pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama di Surabaya. Dalam KHI pemenuhan isteri pasca cerai hanya diberikan ketika dalam perkara cerai talak, dan tidak mengatur pemenuhan hak isteri dalam cerai gugat. Oleh karenanya kajian ini berfokus pada dua hal yakni pendapat hakim pengadilan agama surabaya tentang pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat dan analisis hukum islam terhadap pendapat hakim pengadilan agama surabaya tentang pemenuhan hak istri pasca cerai dalam perkara cerai gugat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Dalam Perkara Cerai Gugat. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa putusnya perceraian tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 149 KHI, pemenuhan hak isteri pasca cerai hanya dapat diberikan jika perceraian diajukan suami (cerai talak), namun jika perceraian diajukan isteri maka secara normatif tidak ada aturan yang dapat dijadikan landasan bahwa isteri masih memiliki hak terhadap suaminya setelah diajukan gugatan perceraian. Hakim akan mempelajari kasus posisi yang terjadi mengingat cerai gugat tidak selalu karena isteri telah Nushu>z kepada suaminya. Pada tataran praktik, Pengadilan Agama seringkali memberikan hak-hak nafkah kepada isteri layaknya cerai talak yang diajukan oleh suami, mulai dari pemberian nafkah mut’ah, nafkah kiswah, nafkah maskan dan nafkah hadhanah sepanjang perceraian yang diajukan isteri terhadap suaminya terjadi karena kelalaian suami dalam menjaga rumah tangganya dan bukan karena isteri Nushu>z. Pemberian nafkah tersebut didasarkan pada pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Sejalan dengan kesimpulan diatas sehingga perlu direvisinya KHI dengan memasukkan pengaturan mengenai hak-hak isteri pasca peceraian dalam cerai gugat sebagai bentuk penghargaan atas harkat dan martabat perempuan sebagai isteri dari perilaku diskriminasi yang didasarkan pada kesetaraan gender dan persamaan dihadapan hukum guna menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara cerai gugat harus lebih teliti dan obyektif dalam membaca kasus posisi karena tidak selamanya perceraian yang diajukan cerai gugat terjadi karena isteri Nushu>z kepada suami.