Studi komparatif aturan premarital check up sebagai prasyarat administratif pernikahan di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya berdasarkan tinjauan maqaṣid al-shariah perspektif Jasser Auda

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Haekal, Affan (2022) Studi komparatif aturan premarital check up sebagai prasyarat administratif pernikahan di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya berdasarkan tinjauan maqaṣid al-shariah perspektif Jasser Auda. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Affan Haekal_C75218012.pdf
Download (4MB)

Abstract

Kelainan bawaan dan gangguan mental menjadi atensi utama instrumen premarital check up. Aturan premarital check up pada Pergub Provinsi DKI Jakarta dan Instruksi Walikota pada Kota Surabaya memiliki kebijakan yang berbeda dalam eksekusinya. Skripsi ini menjawab tiga pertanyaan yang dituangkan dalam tiga rumusan masalah: apa persamaan aturan premarital check up di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya; apa perbedaan aturan premarital check up di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya; dan bagaimana analisis komparatif aturan premarital check up di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya berdasarkan tinjauan maqāṣid al-sharī’ah perspektif Jasser Auda. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research. Teknik analisis data menggunakan dokumentasi dan komparatif yang selanjutnya disusun secara sistematis membentuk data mengenai substansi dan distingsi aturan premarital check up di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu maqāṣid al-sharī’ah perspektif Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, persamaan substansi kedua aturan tersebut terletak pada kewajiban dan prosedural pemeriksaan fisik pranikah karena Pergub juga menggunakan Permenkes sebagai konsiderans implementasinya. Kedua, distingsi kedua aturan tersebut terletak pada upaya preventif dan represif yang diatur, Pergub Provinsi DKI Jakarta di samping mengatur pemeriksaan fisik pranikah, ia juga mengatur pemeriksaan psikis pranikah menggunakan instrumen Self Reporting Questionnaire (SRQ) yang tidak diatur dalam Permenkes yang berlaku di Kota Surabaya. Ketiga, berdasarkan tinjauan maqāṣid al-sharī’ah perspektif Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya,aturan Pergub Provinsi DKI Jakarta selaras dengan semua fitur sistemnya karena memberikan atensi baik pada kesehatan fisik maupun psikis. Berbeda dengan Instruksi Walikota pada Kota Surabaya yang menggunakan Permenkes, ia bersifat parsial, monodimensi, tertutup, dan atomistik karena tidak melibatkan kesehatan psikis sebagai komplementer. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan baik PCU fisik maupun psikis keduanya perlu diberikan atensi serius dengan melibatkan keduanya dalam regulasi premarital check up, terlebih lagi banyak regulasi yang mengisyaratkan urgensi kesehatan mental juga. Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya yang notabenenya kota metropolitan dan dihuni oleh masyarakat madani sudah seyogyanya meninjau aspek kesehatan secara holistis. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat, sudah semestinya semakin terbuka pula penerimaan mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.