Analisis Yuridis terhadap dampak Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran serta tergerusnya fungsi KUA Kabupaten Tuban

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Al Farisyi, Pramudya Desya Fajri (2022) Analisis Yuridis terhadap dampak Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran serta tergerusnya fungsi KUA Kabupaten Tuban. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Pramudya Desya Fajri Al Farisyi_C01218024 ok.pdf
Download (6MB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Dampak Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Akselerasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran akibat Tergerusnya Fungsi Kantor Urusan Agama Kabupaten Tuban” merupakan penelitian yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah; 1. Bagaimana Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tuban tentang pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran? 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran akibat tergerusnya fungsi Kantor Urusan Agama kabupaten tuban? Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, karena sejak awal sudah menentukan kriteria KUA yang hendak dijadikan bahan penelitian. Pola pikir yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pola pikir deduktif. Hal ini karena penelitian ini diawali dengan pembahasan secara umum kemudian dikerucutkan pada pembahasan yang lebih khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tuban tentang pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran ialah penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pengganti surat keterangan dokter adalah sesuai dengan ketentuan dalam upaya peningkatan percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang sudah tidak diketahui surat keterangan dokternya. Analisis yuridis terhadap pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang akselerasi cakupan kepemilikan akta kelahiran serta tergerusnya fungsi kantor urusan agama ialah proses dalam pembuatan akta kelahiran menjadi lebih simpel dengan mengajukan syarat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), langkahnya juga tidak terlalui rumit, Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Saran yang dapat diberikan penulis ialah sebaiknya masyarakat konsisten dalam melakukan pencatatan perkawinan, selain itu diharapkan surat keterangan itu berharga alangkah baiknya bila disimpan dengan baik dan diharapakn untuk segera mengurus pembuatan akta kelahiran, hal tersebut dikarenakan pembuatan akta kelahiran yang tidak melampirkan surat keterangan dari dokter akan mempengaruhi hubungan hukum antara anak dan ayah kandung.