Putusan mahkamah konstitusi yang membentuk norma baru: studi analisis putusan nomor 54/PUU-VI/2008, nomor 82/PUU-XII/2014, dan nomor 91/PUU-XX/2022

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Namirah, Gadis Prima (2023) Putusan mahkamah konstitusi yang membentuk norma baru: studi analisis putusan nomor 54/PUU-VI/2008, nomor 82/PUU-XII/2014, dan nomor 91/PUU-XX/2022. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Gadis Prima Namirah_C94219082 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan fokus pendekatan yakni pendekatan studi kasus terhadap 3 putusan Mahkamah Konstitusi. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan diolah menggunakan analisis kualitatif dan disajikan dalam model deduktif.Hasil dari penelitian ini: pertama, berdasar pada 3 putusan yang menjadi objek penelitian, putusan pertama memiliki pertimbangan hukum adanya kekaburan dalam memaknai frasa dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian hak-hak subjek penerima pembagian cukai. Putusan kedua memiliki pertimbangan hukum berupa 8 pasal yang diuji telah merugikan hak konstitusional perempuan serta bertentangan dengan 3 undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Putusan ketiga memiliki pertimbangan hukum dibuatnya norma baru adalah untuk mengatasi adanya kekosongan hukum tentang masa jabatan pimpinan organisasi advokat dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, menghindari kesewenang-wenangan dan memulihkan hak-hak konstitusional advokat. Kedua, berdasarkan analisis siyāsah dusturiyyāh, norma yang diciptakan telah ideal dengan perumusan norma, namun tidak sejalan dengan pembagian kekuasaan. Dalam siyāsah qaḍhā’iyyah telah sejalan dengan penafsiran hukum dan fungsi sifat putusan Wilayah Maẓalim. Adapun saran dalam penelitian ini adalah adanya pengaturan hukum yang memberikan penjelasan mengenai putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut bertujuan agar terciptanya kepastian hukum mengingat jenis putusan Mahkamah Konstitusi saat ini telah mengalami perkembangan. Termasuk pengaturan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat norma hukum baru.