Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap kekosongan jabatan pelaksana teknis perangkat desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ma'ruf, Muhammad Ifin (2023) Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap kekosongan jabatan pelaksana teknis perangkat desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Ifin Maruf_C94218092 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris (lapangan) yang berjudul “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Kekosongan Jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017”. Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan terkait fenomena kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah yang berlangsung dalam kurun waktu cukup lama, juga memberikan hasil analisis yuridis dan analisis fikih siyasah dusturiyah terhadap kekosongan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti atau menjelaskan tentang kaidah atau norma hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta yang dijumpai di lapangan serta tanggapan-tanggapan yang dikemukakan masyarakat setempat terkait kekososngan jabatan Pelaksana Teknis Perangkat Desa di Desa Sumberglagah. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat kekosongan 3 jabatan Perangkat Desa dalam sektor Pelaksana Teknis yang terjadi secara berkala dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan belum diadakan perekrutan Perangakat Desa baru setelah lebih dari 2 bulan kekosongan. Sedangkan menurut Pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sejak terjadinya kekosongan. Namun setelah penulis mengkaji dan mendalami alasan dan sebab yang disebutkan oleh Pemerintah Desa Sumberglagah dengan sudut pandang hukum positif dan fikih siyasah dustuuriyah, penulis dapat menerima dan memaklumi tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Sumberglagah, meskipun ada beberapa poin terlewatkan yang bisa dijadikan peluang inisiatif untuk menunjang optimalisasi pelayanan dalam Pemerintahan Desa. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa Sumberglagah agar tatkala terjadi kekosongan di masa depan, Pemerintah Desa segera melakukan penjaringan dan pengangkatan Perangkat Desa yang baru. Karena ketika posisi Perangkat Desa (Kaur) dalam struktur Pemerintahan Desa mengalami kekosongan, tingkat pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kaur yang kosong menjadi tidak optimal. Disisi lain, Kaur adalah seorang pemimpin atau khalifah dalam bidangnya. Ketika posisi pemimpin terjadi kekosongan, maka ruang lingkup yang seharusnya dipimpin menjadi tidak terarah dan dapat menjadikan kemudharatan di kemudian hari.