This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Karimullah, Achmad (2023) Tinjauan fiqh siyasah terhadap tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan menurut perarturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](https://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Ach. Karimullah_C94218065.pdf Download (4MB) |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil dari penelitian hukum empiris yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyarwantan Desa”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan terkait pengisian BPD di Desa Neroh yang menggunakan metode musyawarah mufakat bukan pemilihan umum seperti kebanyakan desa. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif tentang pengisian anggota BPD di Desa Neroh yang menggunakan sistem musyawarah yang kemudian dianalisis dengan teknik jenis analisa kualitatif yang kemudian disajikan secara sistematis. Hasil dari penelitian ini pertama terdapat kekosongan hukum di Desa Neroh mengenai peraturan perundang-undangang yang memiliki kekuatan hukum dan tertulis berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tata cara pengisian anggota BPD Desa Neroh yang menggunakan cara musyawarah keterwakilan yang mencapai kata mufakat tidak bertentangan dengan tata cara pengisian anggota BPD yang telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 12 Tahun 2019 Tentang BPD. Musyawarah pengisian anggota BPD Desa Neroh juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan berupa Pasal 5 Permendagri No. 11 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kedua, berdasarkan tinjauan fiqh siyāsah syarat-syarat untuk menjadi anggota BPD di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi yang ditukil oleh Wahbah Az-Zuhaili yang berupa al-adālah, mempunyai ilmu yang mumpuni dan memiliki pandangan serta kebijaksanaan. Agenda musyawarah pengisian anggota BPD Desa Neroh yang ada di 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penjaringan di tingkat dusun serta penyaringan di tingkat desa sesuai dengan perintah musyawarah pada Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 159 dan Asy-Syuara ayat 38. Penulis menyarankan agar pihak pemerintahan Desa Neroh, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan segera membentuk peraturan perundang-undangan secara tertulis berbentuk Peraturan Desa (Perdes) Desa Neroh tentang Badan Permusyawaratan Desa agar terdapat hukum yang mengatur secara kuat. Dengan adanya Peraturan Desa (Perdes) Desa Neroh tentang Badan Permusyawaratan Desa akan mempermudah dalam pelaksanaan pengisian anggota BPD di Desa Neroh untuk periode yang selanjutnya. Dan apabila dikemudian hari terdapat problematika mengenai pengisian anggota BPD Desa Neroh akan semakin mudah untuk diselesaikan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Fikih > Fikih Siyasah Hukum > Hukum Tata Negara Pemerintahan Legislatif |
||||||||
| Keywords: | Fiqh siyasah; tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan Pemusyawaratan Desa, perarturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Karim Ach. Karimullah | ||||||||
| Date Deposited: | 06 Mar 2023 04:35 | ||||||||
| Last Modified: | 06 Mar 2023 04:35 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/59614 |
Actions (login required)
 |
View Item |
