Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana penjualan BBM ilegal: studi kasus Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Shafira, Dinda (2023) Analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana penjualan BBM ilegal: studi kasus Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dinda Shafira_C93218077 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan BBM Ilegal Studi Kasus Di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur” merupakan penelitian yang membahas tentang tinjauan terhadap hukum pidana Islam dan tindak pidana terhadap penjualan BBM illegal yang terjadi di Pelabuhan Muncar Banyuwangi, Jawa Timur. Penelitian ini menjabarkan beberapa rumusan masalah yaitu : Pertama, Apakah penjualan BBM illegal berjalan sesuai dengan hukum pidana islam , Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penjualan BBM illegal di pelabuhan Muncar Banyuwangi Jawa Timur? Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum deskriptif empiris dengan menggunakan pendekatakan sosiologis hukum. Ada dua sumber data yang diperoleh, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari peraturan/jurnal/artikel yang terkait dengan tema peneliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian diuraikan yakni, Pertama, jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban pidana pada kasus pidana penjualan BBM illegal adalah hukuman jarimah takzir. Perbuatan pelaku tersebut telah bertentangan dengan hukum syara’ dan mendatangkan kemudharatan. Kedua, jika ditinjau dari Hukum Positif, penjualan BBM illegal termasuk kedalam tindakan pidana yang melanggar Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33, pasal 55 UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo, Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo, Pasal 480 KUHP, dan Pasal 55 KUHP tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dengan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah, untuk melakukan pengawasan yang lebih maksimal dalam kegiatan jual beli bahan bakar minyak subsidi di SPBU dan untuk lebih mempermudah proses pembuatan izin usaha niaga bahan bakar minyak. Kepada Penegak Hukum, untuk memeperketat pengawasan dan melakukan razia rutin edukasi tentang perizinanan, masyarakat akan memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan usaha bbm dengan izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang.Dan kepada masyarakat Kepada masyarakat, untuk mendapatkan sosialisasi dan menerapkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang telah terdapat didalam Undang-undang agar mengurangi munculnya pelanggaran hukum yaitu penjualan BBM illegal. Serta masyarakat dapat membantu melakukan pengawasan dapat dilaporkan kepihak berwenang jika terdapat indikasi pelanggaran hukum penjualan BBM illegal.