Implementasi konsep shura terhadap pembentukan undang-undang cipta kerja di Indonesia (Analisis terhadap undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sholeh, Abd. (2023) Implementasi konsep shura terhadap pembentukan undang-undang cipta kerja di Indonesia (Analisis terhadap undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Abd. Sholeh _C04219001 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan konsep shura dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia merupakan suatu langkah untuk memberikan keluasan pandangan dan pendapat terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Dalam hal pembentukan Undang-Undang, kekuasaan yang bertugas untuk membentuk Undang-Undang ialah kekuasaan legislatif. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana implementasi konsep shura terhadap pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Data dalam penelitian ini, dihimpun menggunakan Teknik library research dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi literatur review dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis data menggunakan analisis kualitatif, yang mana pada pendataan tersebut tidak menggunakan angka, namun dengan menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan dalam objek kajian penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, pertama dalam konsepnya, shura tidak dijelaskan secara rinci, baik dalam al-Qur’an ataupun hadis. Shura menjadi titik sentral yang sangat penting dalam perumusan suatu Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kedua, dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan dan Pengundangan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama lembaga legislatif harus memperhatikan secara betul kebutuhan masyarakat atau Maqasid al Shariah, agar produk hukum yang akan dibentuk dan kemudian diundangkan diterima dengan baik dan berlaku efektif. Kedua konsep shura diterapkan tidak lain untuk mereduksi terjadinya konflik antar sesama, karena hal ini menyangkut kebutuhan bersama.