Implementasi teori Zawajir terhadap sanksi pidana percobaan: direktori Putusan No. 406/Pid.B/2019/PN Sda

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Miladiya, Elen Anif (2021) Implementasi teori Zawajir terhadap sanksi pidana percobaan: direktori Putusan No. 406/Pid.B/2019/PN Sda. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Elen Anif Miladiya_C03216009 ok.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul: “Implementasi Teori Zawa<jir Terhadap Sanksi Pidana Percobaan (Direktori Putusan No. 406/PID.B/2019/PN/Sda)” bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana sanksi hukum pidana percobaan dalam putusan nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda dan Bagaimana analisis sanksi hukum pidana percobaan menurut teori zawa>jir dalam putusan nomor 406/Pid.B/2019/PN Sda, Jenis penelitian ini adalah (Library Research) dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah teknik dokumentasi dan teknis Pustaka, Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 406/Pid.B/2019/PN Sda menyatakan bahwa terdakwah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (Dua Belas) Bulan. Dan menjatuhkan denda Terdakwah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Dengan pertimbangan keadilan yang melihat dari hal yang meringankan terdakwah maka pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (Dua Belas) bulan berakhir, Kedua, Dari analisis teori Zawa<jir tentang sanksi pidana percobaan dalam perkara tindak pidana Melakukan Niaga tanpa dilengkapi Izin Usaha Niaga dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo 406/Pid.B/2019/PN Sda, diperoleh hasil penelitian bahwa tujuan pemidanaan yang ada dalam pertimbangan majelis hakim tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang ada Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi yaitu tidak menimbulakan efek jera bagi pelakunya,Berdasarkn kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran-saran, antara lain: Pertama, Untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim dalam mempertimbangkan serta memutus suatu perkara lebih memperhatikan undang-undang yang berlaku. Kedua, untuk masyarakat, lebih diharapkan menjadikan ini sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa kejahatan akan merugikan diri sendiri dan juga akan mengganggu kemaslahatan masyarakat sekitar.