This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Mahmudin, Zulham (2023) Analisis penologi dan maqasid al syariah terhadap tanggung jawab pemerintah kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri: tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan hukuman kebiri. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Zulham Mahmudin_C73219067 ok.pdf Download (4MB) |
Abstract
Melihat tingginya angka kejahatan seksual anak di Indonesia, Pemerintah merumuskan pidana tambahan berupa kebiri kimia beserta rehabilitasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini dipertegas lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Namun, aturan turunan ini masih bermasalah dengan aspek hak penuntutan pemulihan atau ganti rugi kondisi pelaku tindak pidana kejahatan seksual pasca hukuman kebiri. Ada tiga hal yang dikaji di sini. Pertama, potret pertanggungjawaban pemerintah atas pemulihan pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri kimia. Kedua, tinjauan teori treatment dalam penologi terhadap tanggung jawab pemerintah atas pemulihan terpidana pasca hukuman kebiri berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020. Ketiga, tinjauan maqāṣid al-syarī’ah al-Shāṭibi terhadap tanggung jawab pemerintah atas pemulihan terpidana pasca hukuman kebiri berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai sumber data sekunder penelitian dengan 2 (dua) bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan pendukung. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, pertanggungjawaban pemerintah atas pemulihan pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri kimia yang tertera dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 berupa rehabilitasi medik, rehabilitasi psikiatrik, dan rehabilitasi sosial. Namun, upaya ini belum menjamin hak dasarnya sebagai manusia. Oleh karena itu, upaya mekanisme rehabilitasi secara khusus atas pemulihan terhadap pelaku harus diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum. Kedua, rehabilitasi tersebut sesuai dengan teori treatment (pemulihan) dalam penologi. Ketiga, aturan rehabilitasi itu juga sejalan dengan semangat maqāṣid al-syarī’ah al-Shāṭibi yang juga mengutamakan perlindungan hak asasi manusia melalui aspek hifdh al-nasl (perlindungan keturanan) dan hifdh al-nafs (perlindungan kehidupan). Di sisi lain, aturan rahabilitasi juga berpotensi melanggar kedua aspek maqāṣid al-syarī’ah karena belum ada jaminan pemulihan pasca rehabilitasi. Peneliti menyarankan agar pemerintah bersama menteri terkait rehabilitasi untuk segera merumuskan peraturan lebih lanjut dari PP Nomor 70 Tahun 2020. Ini karena pemerintah tetap bertanggung jawab pasca hukuman kebiri dilaksanakan agar amanah konstitusi negara yang menjamin hak asasi manusia terwujud. Maka, guna tercapainya kepastian hukum terhadap pelaku, pemerintah selaku pemangku hukum diharapkan merealisasikan program tindakan rehabilitasi pasca kebiri kepada pelaku secara optimal.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||||
Keywords: | Penologi; maqasid al syariah; tanggung jawab pemerintah; kejahatan seksual anak; kebiri | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||||
Depositing User: | Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||||
Date Deposited: | 14 Mar 2023 06:51 | ||||||||
Last Modified: | 14 Mar 2023 06:51 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/61296 |
Actions (login required)
View Item |