Analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak berupa petasan: studi kasus di polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sholeha, Firdatus (2022) Analisis hukum pidana Islam terhadap implementasi Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak berupa petasan: studi kasus di polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Firdatus Sholeha_C93216078.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini menjelaskan bagaimana Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan di Polek Gading Kabupaten Probolinggo, 2) Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan bahan penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, penulis melakukan nalisis yang bersifat deskriftif, yaitu dengan menggambarkan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang penggunaan bahan peledak berupa petasan di Polsek Gading Probolinggo belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi para pelaku pembuat petasan, karena masih ada warga yang menggunakan bahan peledak untuk membuat petasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat, kondisi ekonomi dan pendidikan. Pihak dari kepolisian tidak tegas dalam menindak lanjuti kasus petasan di desa Wangkal Gading. Bahkan tidak sesui dengan peraturan yang sudah di tetapkan dalam undang-undag darurat nomor 12 tahun 1951. Sehingga mengakibatkan warga meniadakan aturan hukum yang ada. Dalam hukum pidana islam perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman ta’zir, seperti dijilid, dibunuh dan diasingkan. Hukuman akan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan jenis kejahatan dan perilaku yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.Saran peneliti setelah mengamati dampak negatif dari petasan yaitu, bagi pemerintah dan aparat keamanan setempat agar lebih tegas di dalam melakukan razia terhadap para pembuat petasan yang menggunakan bahan peledak dan menindak dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk pemerintah Desa diharapkan lebih memperhatikan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan dan adanya sosialisasi kepada masyarakat betapa bahayanya petasan yang mengandung bahan peledak.