Alienasi gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia: studi analisis pembubaran ormas pada rezim Joko Widodo 2014-2022

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Purnama, Jessica Septarisa (2023) Alienasi gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia: studi analisis pembubaran ormas pada rezim Joko Widodo 2014-2022. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Jessica saptarisa purnama_I91218075.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh fenomena sosial politik pembubaran dua kelompok fundamentalisme islam Indonesia di bawah rezim kepemimpinan Joko Widodo 2014-2022. Sehingga mendorong peneliti untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana alienasi gerakan fundamentalisme islam dilakukan oleh rezim Joko Widodo: Bagaimana politik pembubaran gerakan fundamentalis yang dilakukan rezim Jokowi baik secara legislasi maupun eksekusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka (library research). Peneliti berusaha mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan sumber kepustakaan seperti jurnal, buku, undang-undang, berita-berita online dan cetak, dan dokumen. Kemudian data kepustakaan dibaca dan diteliti secara mendalam, kemudian dicatat secara teliti serta diolah menjadi laporan penelitian.Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori politik hukum dan hegemoni politik Antonio Gramsci. Hasil penelitian ini menemukan simpulan bahwa proses politik pembubaran kelompok fundamentalis Islam di Indonesia dilakukan oleh rezim kepemimpinan Joko Widodo dengan dua cara berupa legislasi dan eksekusi: Pertama, proses legislasi dengan menerbitkan Perpu No 2017. Hasil legislasi DPR menyepakati Perpu menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Ormas. Sebagai konsekuensinya UU berisi ketentuan terkait definisi paham, ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan pancasila. Selain menerbitkan Perpu No 2017, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2016. Kedua, proses eksekusi, dilakukan pemerintah terhadap kelompok fundamentalis Islam Front Pembela Islam (FPI). Cara ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) berisi tentang pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan ormas fundamental FPI. Pendasaran Pemerintah membubarkan FPI karena: Ideologi FPI bertentangan dengan pancasila, isi AD/ART FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU 16/2017, FPI belum memenuhi syarat perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar, Pengurus dan anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme, FPI kerap melakukan razia yang melanggar hukum, kegiatan FPI bertentangan dengan Pasal 5 dan 59 ayat (3) dan pasal 82 UU 16/2017 Tentang Ormas. Pemerintah juga membubarkan kelompok fundamentalis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terhadap ormas HTI, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan nasional. HTI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 serta melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM menilai bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan HTI telah menimbulkan benturan di tengah masyarakat, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.