Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang perbuatan melawan hukum dalam akad murabahah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amalia, Salma Nabila Dwi (2023) Analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang perbuatan melawan hukum dalam akad murabahah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Salma Nabila Dwi Amalia_C02218037 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini membahas tema sengketa ekonomi syariah. Di mana dalam sengketa ekonomi syariah yang terjadi diguga ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah. Perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan disini yaitu adanya potensi rekayasa lelang. Identifikasinya ada ketidak transparan dari pihak yang bersengketa. Dalam menentukan harga jual objek jaminan yang dilelangkan juga dijual dengan harga dibawah pasaran, dengan dilelangkan objek jaminan dengan harga dibawah pasaran berdampak pada Tani (Penggugat) mengalami kerugian secara materiil dan immateriil. Penelitian ini berdasarkan pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik rekayasa lelang yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan hasil lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu studi kepustakaan dimana dalam melakukan analisis dilakukan dengan cara menelaah, mekaji buku, literatur yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan yaitu pola fikir deduktif yang dimana dalam pola fikir ini penulis mengambil pernyataan bersifat umum tentang putusan Pengadilan Agama Lamongan yang dikaitkan dengan akad murābaḥah kemudian dapat ditarik kesimpulan yang berdifat khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, lelang atas objek jaminan Tani (Penggugat) yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lelang yang dilakukan menyalahi peraturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 77 ayat (1), di mana seseorang yang berprofesi sebagai advokad dilarang untuk menjadi peserta lelang. Tidak hanya itu harga lelang yang ditetapkan oleh pihak bank tidak sesuai dengan pasaran pada tahun 2016. Kedua, Hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah berpedoman pada berpedoman pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada nasabah dalam melakukan perjanjian akad murābaḥah untuk mempelajari terlebih dahulu dan memahami isi dari perjanjian tersebut sebelum akhinya setuju dan melakukan akad. Untuk Bank mega syariah, sudah seharusnya sebagai pegawai yang baik untuk melayani nasabah yang mengalami buta huruf. Karena tidak semua nasabah yang datang untuk melakukan transaksi di Bank Mega Syariah bisa membaca dan memahami dengan baik.