Tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah: studi kasus di KUA kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Albawani, Muhammad Fiqih (2023) Tren nominal uang mahar berbasis tanggal akad nikah: studi kasus di KUA kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Fiqih Albawani_C91219133.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang tren nominal uang mahar yang disamakan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab dua pokok permasalahan. Pertama, analisis pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar yang disamakan tanggal akad nikah. Kedua, pandangan penghulu KUA Kecamatan Taman tentang tren nominal uang mahar yang disamakan tanggal akad nikah perspektif maṣlaḥah. Penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini menggunakan data-data yang telah dihimpun dari proses wawancara dan dokumentasi. Selain itu, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif, sedangkan jenis pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan normatif filosofis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penghulu KUA Kecamatan Taman berpandangan tentang tren uang mahar yang nominalnya disamakan dengan tanggal akan nikah itu diperbolehkan dan sah-sah saja, namun mereka lebih menyarankan untuk tidak melakukannya karena untuk menjaga kemaslahatan bersama. Hal itu karena nominal mahar demikian dapat berpotensi menyulitkan diri calon pengantin sebab mahar dengan nominal demikian membutuhkan uang kuno agar nominal uang mahar dapat sesuai dengan tanggal akad nikah, dan untuk mencari uang kuno tersebut tidaklah mudah. Di sisi lain para penghulu berpandangan bahwa mahar merupakan bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap perempuan, maka dari itu idealnya mahar seharusnya menggunakan sesuatu yang bernilai produktif dan/atau konsumtif, bukan bernilai estetik, karena nilai estetika bukanlah sesuatu yang substantif di dalam mahar. Adapun meski tiada aturan yang bersifat khusus di dalam hukum Islam, penghulu telah mengedepankan dua prinsip maṣlaḥah, yakni maṣlaḥah taḥsīniyyah karena mahar demikian itu idak dilarang dan sudah menjadi kesepakatan antara dua pihak mempelai untuk memperindah nominal uang maharnya, sekaligus maṣlaḥah ḥajjiyyah karena mahar demikian itu berpotensi menyulitkan diri pengantin dan mengenyampingkan esensi mahar sebagai bentuk penghormatan sekaligus pemuliaan kepada perempuan. Saran dari penelitian ini yaitu bahwa idealnya pihak penghulu dapat memberikan alternatif atau opsi lain dalam menghadapi persoalan ini, seperti misalnya menggunakan fitur transfer via rekening bank atau opsi-opsi lain, dengan demikian calon pengantin tidak akan kesulitan dalam menyerahkan uang mahar kepada istrinya meskipun nominalnya disamakan dengan tanggal akad nikah. Penulis juga menyarankan kepada para peneliti berikutnya agar dapat melanjutkan temuan permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan atau perspektif yang lain agar dapat membaca fenomena ini secara lebih kompleks.