Analisis hukum islam dan pasal 36 kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi praktik jual beli kredit Mesin Jahit di Toko Singer: studi kasus di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hibatulloh, Mohammad Fikri (2023) Analisis hukum islam dan pasal 36 kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi praktik jual beli kredit Mesin Jahit di Toko Singer: studi kasus di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mohammad Fikri Hibatulloh_C92219116_OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni 1.) Bagaimana praktik jual beli kredit mesin jahit di toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya, 2.) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Pasal 36 KHES Mengenai Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit Dalam Pembelian Mesin Jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam KHES dan mengetahui dalam perspektif hukum Islam. Data penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mendiskripsikan Hukum Islam dan Pasal 36 KHES untuk menganalisa praktik wanprestasi jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, praktik jual beli kredit mesin jahit di Toko Singer Agen Utama Rungkut Surabaya terdapat sebuah kelalaian dikarenakan tidak terpenuhinya akad dari nilai tukar yang telah diberikan oleh pembeli kepada penjual. Kedua, Kesepakatan yang terjadi yang dilaksanakan dalam praktik jual beli kredit mesin jahit ini menyalahi aturan pada pasal 36 KHES karena pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan tanpa sebab yang jelas, sehingga dapat dikatakan pembeli tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan isi perjanjian tersebut yang telah disepakati. Serta penjual dapat menuntut pembeli ke ranah pengadilan menurut pasal 38 KHES. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: Pertama, kepada kedua belah pihak bahwa perjanjian jual beli lebih baik dilakukan dengan sebuah perjanjian yang jelas atau tertulis untuk jual beli tersebut dan untuk peneliti dimasa yang akan datang agar lebih tepat menghadapi permasalahan yang serupa. Kedua, penulis berharap agar para masyarakat dapat sepenuhnya memahaminya terkait jual beli.