Analisis hukum Islam terhadap hutang piutang dana zakat mal di Yayasan Nurul Huda Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muizzah, Masruroh (2016) Analisis hukum Islam terhadap hutang piutang dana zakat mal di Yayasan Nurul Huda Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Masruroh Muizzah C02211035 ok.pdf
Download (14MB)

Abstract

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk pengumpulan data. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.Hasil penelitian, hutang piutang yang dilakukan di Yayasan Nurul Huda dilakukan oleh masyarakat kepada amil zakat tanpa ada pemberitahuan kepada pihak yayasan maupun amil yang lain. Dan tidak ada jaminan karena antara amil dan yang berhutang saling percaya. Pengembalian hutang piutang tersebut tidak mengambil keuntungan dan diberi waktu oleh amil untuk pengembaliannya karena dana zakat tersebut harus di bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Hasil analisa hutang piutang di Yayasan Nurul Bahwa praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini hak mustahik tergolong pada posisi hak pertengahan, di mana ia dapat menuntut kepemilikan atas dana zakat tersebut. Praktik hutang piutang di Yayasan Nurul Huda Surabaya, ditinjau dengan menggunakan maṣlahah mursalah tidak tepat. karena, faktanya hampir separuh peminjam menunggak dalam pengembalian utangnya, bahkan kebanyakan adalah bukan dari kalangan mustahik, yang lebih berhak atas dana zakat itu agar mereka dapat menjadi muzakki. Ditinjau dengan teori saad aż żarī’ah, praktik peminjaman zakat māl di Yayasan Nurul Huda, dengan sistem yang sudah diterapkan sekarang tidak tepat, bahkan perlu dihindari agar tidak terjadi kemafsadatan. akan tetapi, akan menjadi maslahat jika pengelolaannya menggunakan sistem yang tepat dan tertata, ditambah orang yang berhutang kebanyakan bukan dari kalangan mustahik. Akhirnya dana berhenti di tangan peminjam tersebut, dan mustahik akan lebih sulit untuk menjadi muzakki. selain itu, praktek ini akan lebih maṣlahah jika dilakukan setelah mustahik mendapat hak-haknya dari zakat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dari itu hutang piutang yang terjadi di Yayasan Nurul Huda harus sesuai dengan ketentuan qarḍ al ḥasan agar tidak keluar dari ketentuan syariah.