Tinjauan fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hakim, Luqman (2020) Tinjauan fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Luqman Hakim_F02218048.pdf
Download (2MB)

Abstract

Isu hak pilih bagi penyandang disabilitas mental memunculkan pro dan kontra. Sebagian berpendapat, pemberian hak pilih tersebut menyalahi norma agama dan berpotensi untuk dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain hak pilih adalah hak universal yang tidak boleh ada diskriminasi di dalamnya. Penelitian ini menelaah rasio legis peraturan yang mengatur hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilu di Indonesia dan telaah terhadap hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam perspektif fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan empat pendekatan: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan Pendekatan historis. Sumber Hukum primer adalah UUD 1945, UU pemilu, UU penyandang disabilitas, keputusan mahkamah konstitusi, peraturan KPU, sumber hukum sekunder adalah Jurnal-jurnal, penelitian terdahulu dan karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Hak pilih bagi penyandang disabilitas mental merupakan salah satu hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut tidak terlepas dari perkembangan konsep hak asasi manusia dan konsep universal suffrage serta Konvensi PBB tentang Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia. pengaturan tersebut sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kedua, Dalam konteks sistem ketatanegaraan modern, penyandang disabilitas mental yang memiliki sifat temporal mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu selama dia telah dinyatakan benar-benar sembuh dan memenuhi persyaratan untuk memilih. Ketiga,. dalam perspektif fiqih al-Siyāsah al-Dustūriyyah hak pilih harus diberikan kepada orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi. Baligh, berpengetahuan luas, bijaksana, beragama islam.