Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemilihan kepala badan otorita ibu kota nusantara menurut UU No. 3 tahun 2022

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maghrabi, Rizqi (2023) Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemilihan kepala badan otorita ibu kota nusantara menurut UU No. 3 tahun 2022. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rizqi Maghrabi_C04219038 .pdf
Download (3MB)

Abstract

Pemerintah melalui Presiden mengumumkan perpindahan Ibu Kota negara ke wilayah Kalimantan Timur yakni di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya perpindahan tersebut menjadi pro dan kontra di masyarakat mengenai pentingnya perpindahan Ibu Kota negara (IKN). Masyarakat kembali mempertanyakan urgensitas perpindahan Ibu Kota negara. Meskipun pemerintah sudah membuat peraturan Perundang – Undangan yakni Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, guna memperlancar proses perpindahan Ibu Kota negara dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di IKN. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam dua rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana analisis pemilihan kepala badan otorita Ibu Kota Nusantara menurut UU No. 3 Tahun 2022, dan bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap pemilihan kepala badan otorita IKN.Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yang kemudian diolah dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan sejarah, serta pendekatan konseptual. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif induktif, yang selanjutnya disusun secara sistematis sehinga menjadi data yang konkrit dalam mengkaji pemilihan kepala badan otorita IKN menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Urgensi pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota nusantara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terjadi karena Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana di dalamnya menjamin hak-hak rakyat yang berakitan dengan hak dipilih dan hak memiliki serta hak menyampaikan pendapat, badan otorita yang tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Karena rakyat tidak turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Selain itu badan otorita dapat memperpanjang masa jabatanya, tanpa diberi kepastian berapa lama perpanjangan tersebut dapat dilakukan. Hal ini tentunya perlu diperhatikan apakah perpanjangan tersebut tetap menjaga nilai demokrasi atau justru malah mencederai nilai demokrasi atau justru malah mencederai nilai demokrasi itu sendiri. Kedua, Dalam konsep siyasah dusturiyah, atau di dalam hukum Islam. Setiap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh presiden atau lembaga pemerintahan harus mengedepankan kemaslahatan umat. Pemindahan ibu kota negara Indonesia dilakukan demi kepentingan umum untuk kemaslahatan agar terhindar dari bahaya di masa depan apabila ibu kota negara tetap di Jakarta. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang di atur di dalam Undang-Undang IKN juga harus sejalan dengan kemaslahatan rakyat apakah mencederai hak rakyat atau tidak. Karena Islam sangat menjamin hak-hak umatnya.Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan: Pertama, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang IKN yang dianggap inkonstitusional terutama pasal yang memuat mengenai kewenangan dan kedudukan otoriter yang dianggap telah mencederai demokrasi. Hal ini dilakukan agar niat baik demi kemaslahatan rakyat dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan tetap mengedepankan hak-hak rakyat Indonesia. Kedua, yaitu untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh lembaga negara terhadap rakyat. Dengan mengadakan DPRD maka rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan, serta partisipasi rakyat pun dapat terjamin sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.