Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua UU No 19 Tahun 2019 atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Irnawati, Yulia (2023) Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua UU No 19 Tahun 2019 atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yulia Irnawati_C04219045_OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tergolong dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK.Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dengan menerapkan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-Undangan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai analisis yuridis terhadap Independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, Fiqh Siyāsah Dusturiyyah. Pembahasan dalam skripsi ini ialah: Pertama, analisis yuridis terhadap independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi sejak pembentukannya merupakan lembaga negara independen. Independensi KPK bertujuan agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 memuat perubahan mendasar terhadap kelembagaan KPK, independensi KPK, pembentukan Dewan Pengawas, penempatan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, status kepegawaian, dan status penyelidik dan penyidik. Kedua, analisis Fiqh Siya>sah Dusturiyyah terhadap independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendirian lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kemiripan dalam hal otoritas kekuasaan dengan Wilayah al-Mazhalim. Wilayah al-Mazhalim mempunyai wewenang sebagai lembaga penampungan laporan rakyat atas kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara disertai dengan penyelesaiannya. Penulis memaparkan hasil dan saran dalam skripsi ini yaitu: Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terlaksana pada tanggal 17 Oktober 2019. Perubahan Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang seharusnya dilaksanakan, mengingat kinerja KPK belum berjalan optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tujuan adanya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu dapat meningkatkan kapabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi dan mampu menekan tingginya angka korupsi di Indonesia saat ini. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tergolong dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dengan menerapkan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-Undangan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai analisis yuridis terhadap Independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, Fiqh Siyāsah Dusturiyyah.Pembahasan dalam skripsi ini ialah: Pertama, analisis yuridis terhadap independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi sejak pembentukannya merupakan lembaga negara independen. Independensi KPK bertujuan agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 memuat perubahan mendasar terhadap kelembagaan KPK, independensi KPK, pembentukan Dewan Pengawas, penempatan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, status kepegawaian, dan status penyelidik dan penyidik. Kedua, analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendirian lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kemiripan dalam hal otoritas kekuasaan dengan Wilayah al-Mazhalim. Wilayah al-Mazhalim mempunyai wewenang sebagai lembaga penampungan laporan rakyat atas kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara disertai dengan penyelesaiannya. Penulis memaparkan hasil dan saran dalam skripsi ini yaitu: Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terlaksana pada tanggal 17 Oktober 2019. Perubahan Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang seharusnya dilaksanakan, mengingat kinerja KPK belum berjalan optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tujuan adanya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu dapat meningkatkan kapabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi dan mampu menekan tingginya angka korupsi di Indonesia saat ini.