Analisis praktik Gadai dengan jaminan Ijazah perspektif hukum Islam dan KHES: Studi Kasus BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sholekhah, Nikmatus (2023) Analisis praktik Gadai dengan jaminan Ijazah perspektif hukum Islam dan KHES: Studi Kasus BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nikmatus Sholekhah_C72219068 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Salah satu fungsi Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai penyalur dana, berbagai macam produk pembiayaan ditawarkan salah satunya adalah gadai (rahn), namun yang dipersoalkan yaitu terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan praktik gadai (rahn) dengan jaminan Ijazah yang tidak memiliki nilai jual, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: bagaimana praktik gadai (rahn) dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro; dan bagaimana analisis hukum Islam dan KHES terhadap gadai (rahn) dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan), yang mana pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik interview (wawancara) dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan tentang praktik gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro, dari informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan hukum Islam dan KHES mengenai praktik gadai dengan Ijazah sebagai barang gadai. Hasil dari penelitian ini memberi kesimpulan: pertama, praktik gadai di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro adalah pembiayaan rahn dengan jaminan Ijazah mulai dari lulusan SMP, SMA, dan sarjana, limit yang diberikan berjumlah Rp500.000 sampai Rp1.000.000 yang penentuan limitnya didasarkan pada capacity atau kemampuan penerima gadai dalam melunasi piutang. Kedua, secara hukum Islam gadai dengan jaminan Ijazah di BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro tidak memenuhi syarat marhūn, yakni harus dapat diperjualbelikan, akan tetapi disini Ijazah sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dan yang dijadikan dasar praktik ini adalah kepercayaan dan kesepakatan antara dua belah pihak, sehingga praktik gadai tersebut boleh dilakukan. Sedangkan ditinjau dari pasal 376 KHES dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh BMT Nashrul Ummah Balen Bojonegoro sebagai jaminan gadai yang mana Ijazah merupakan sesuatu yang bisa dimiliki dan memiliki nilai yakni bisa diambil manfaat oleh pemiliknya sehingga digolongkan sebagai amwal (harta). Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: pertama, untuk penggadai hendaknya dapat menyadari akan pentingnya memahami dan memperhatikan hukum gadai dalam syariat islam serta tetap bertransaksi sesuai dengan rambu-rambu Islam, karena menggunakan barang gadai yang sesuai dengan ketentuan syariah akan menimbulkan rasa percaya dan aman untuk kebaikan bersama. Kedua, untuk penerima gadai atau lembaga keuangan terkait agar lebih berhati-hati dalam menentukan barang jaminan pada akad-akad pembiayaan syariah serta tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah, sehingga menjadi lembaga keuangan yang tetap berperan dalam mencapai kemaslahatan umat.