Perlindungan hukum investor dalam praktik kejahatan pasar modal berdasarkan disgorgement fund

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nur, Habibi (2023) Perlindungan hukum investor dalam praktik kejahatan pasar modal berdasarkan disgorgement fund. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Habibi_C77219025.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yakni mengenai kedudukan disgorgement fund dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk perlindungan hukum investor dalam kejahatan pasar modal berdasarkan disgorgement fund. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, serta pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini yakni menganalisis menggunakan pola pikir deduktif yakni umum ke khusus. Terdapat beberapa perlindungan hukum yang diberikan oleh investor, akan tetapi penelitian ini lebih spesifik membahas perlindungan hukum disgorgement fund untuk melindungi investor dari kejahatan pasar modal. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa, yang pertama mengenai kedudukan hukum disgorgement fund yakni pada aturan pelaksana POJK Nomor 65/POJK.04/2020 Tentang PKTS dan DKKI dibidang pasar modal dan SE OJK Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.04/2021 Tentang PKTS dan DKKI dibidang pasar modal. Tentunya aturan pelaksana tersebut turunan dari UU Pasar Modal dan UU OJK. Kedua, bentuk perlindungan hukum investor dalam disgorgement fund dapat memudahkan investor mendapatkan hak ganti kerugian yang sebelumnya dirasa kurang efisien. Dengan adanya disgorgement fund terdapat kepastian hukum menganai perlindungan investor yang diakibatkan kejahatan pasar modal. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan: Pertama, aturan mengenai disgorgement fund perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan bukan hanya sebatas aturan turunan atau aturan pelaksana dari OJK. Kedua, OJK diharapkan dapat mengkaji dan memperkuat dalam menerapkan disgorgement fund karena terdapat beberapa celah dan kelemahan yang terdapat dalam aturan tersebut.