Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi tugas dan hak Kepala Desa berdasarkan pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa : studi peran pemerintah Desa Jabon Kabupaten Kediri dalam pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid-19

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Qibtiyah, Kholifatun (2023) Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi tugas dan hak Kepala Desa berdasarkan pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa : studi peran pemerintah Desa Jabon Kabupaten Kediri dalam pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid-19. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Kholifatun Qibtiyah_C94219087.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mana hasil penelitian di dapat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sosiologi hukum dengan hasil data deskriptif analisis yang kemudian di olah dengan pola deduktif, yakni dengan memaparkan teori fiqh siyasah dusturiyah yang bersifat umum dan kemudian ditarik ke dalam hal yang khusus terkait tugas dan hak kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Jabon Kabupaten Kediri selama masa pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kepala desa selama masa pandemi covid-19 di Desa Jabon belum optimal dan pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa kendala seperti kurangnya komunikasi antara warga dan pihak pemerintah desa terutama kepala desa yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Kemudian berdasarkan tinjauan fiqh siyasah seorang kepala desa sebagai pemimpin (imamah) memiliki tugas penting untuk menjadikan masyarakat sejahtera dan memberikan kemaslahatan dengan arahan yang jelas ketika terjadi situasi yang rumit terutama pada masa terjadinya pandemi covid-19. Berdasarkan kesimpulan diatas dalam rangka terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Desa Jabon Kabupaten Kediri, maka diharapkan pada penelitian
berikutnya dapat menjabarkan terkait kebutuhan masyarakat terutama dalam keadaan-keadaan tertentu yang dianggap darurat, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat agar kepala desa dapat mewujudkan apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program-program yang selaras dengan peraturan yang berlaku.