Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap top up e-wallet melalui transfer bank pada aplikasi DANA

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayat, Jihan (2023) Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap top up e-wallet melalui transfer bank pada aplikasi DANA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Jihan Hidayat_C02219017.pdf
Download (1MB)

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dimana peneliti menentukan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) DANA merupakan salah satu e-wallet atau dompet elektronik di Indonesia. DANA memiliki banyak fitur yang tersedia seperti Premium DANA, Tarik Saldo, dan Top Up (isi ulang). Top Up atau isi ulang untuk saldo e-wallet DANA dilakukan oleh pengguna DANA agar saldo mereka dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengguna. Salah satu caranya untuk melakukan top up yaitu melalui transfer bank. Tetapi, pada praktiknya Top Up melalui transfer bank sering kali mengalami error atau delay sehingga uang yang telah dikirimkan dari rekening bank tidak masuk pada saldo DANA pengguna. 2) Menurut hukum Islam, praktik top up e-wallet melalui bank diperbolehkan. Akad as-ṣarf dalam praktik isi ulang e-wallet melalui bank sesuai dengan transaksi jual beli atau penukaran mata uang. Pertukaran yang dilakukan dalam praktik ini adalah dari mata uang rupiah ke mata uang elektronik. Namun, masalah seperti uang rupiah yang ditukarkan menjadi uang elektronik pada saldo e-wallet DANA oleh pengguna mengalami penundaan sehingga pembayaran tidak dilakukan dengan kontan berakibat tidak fasih hukumnya apabila dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaraan. Pada tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mendapatkan ketidaksesuaian karena adanya pelanggaran pada Pasal 4 tentang hak konsumen, Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan Pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha. Bersamaan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: 1) Diharapkan konsumen dapat memilih dan menggunakan e-wallet yang terpercaya, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing aplikasi dompet elektronik, sehingga hak-hak konsumennya dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya dalam situasi bermasalah. 2) Pemilik usaha mengharapkan lebih memperhatikan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi, seperti mendengarkan keluhan dan bertanggung jawab atas kerugian konsumen.