Perlindungan hukum terhadap layanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas dan lansia prespektif penologi dan hukum pidana Islam: studi di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rachmana, Muhammad Taufiqur (2023) Perlindungan hukum terhadap layanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas dan lansia prespektif penologi dan hukum pidana Islam: studi di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Taufiqur Rachmana_C93219090.pdf
Download (12MB)

Abstract

Teori tujuan pengenaan pidana dalam penologi diantaranya yakni tercapainya ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dan harus menghasilkan manfaat serta harus ada manfaat yang dituju. Pemidanaan bukan lagi hanya mengedepankan sisi pembalasan dan pengenaan penderitaan kepada individu pelaku kejahatan, akan tetapi pidana hanya dikenakan ketika ada tujuan yang bermanfaat. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah:bagaimanakah perlindungan hukum layanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia dalam prespektif penologi serta bagaimanakah perlindungan hukum layanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia dalam prespektif hukum pidana islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan mengamati setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lapangan atau masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, penerapan layanan kesehatan kepada narapidana penyandang disabilitas dan lansia yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto sejalan dengan teori relatif atau tujuan dalam penologi, teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa penekanan penjatuhan pidana lebih kepada manfaat yang dihasilkan. Teori ini bersifat forward-looking bahwa pidana hanya boleh dikenakan apabila ada tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Kedua, hukuman yang dikenakan kepada penyandang disabilitas dan lansia dalam hukum pidana islam masuk pada kategori hukuman atau uqūbah ta’zīr berupa penjara. Sistem kepenjaraan dalam Islam juga mengedepankan kemaslahatan umat dan juga pemberian hak narapidana sesuai dengan kesepakatan para fuqaha yakni termasuk juga didalamnya memperhatikan layanan kesehatan yang diberikan, hal ini untuk mendukung proses pembinaan dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjadi lebih baik lagi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, untuk menambah dan mengoptimalkan peran tenaga kesehatan yang ada di klinik lembaga pemasyarakatan kelas B Mojokerto dalam menangani layanan kesehatan untuk narapidana penyandang disabilitas dan lansia. Kedua, sistem kepenjaraan dalam uqūbah ta’zīr hukum pidana islam juga memperhatikan kemaslahatan umat dapat digunakan sebagai acuan dengan sistem lembaga pemasyarakatan di era saat ini. Prinsip kebaikan tidak hanya dari agama islam saja akan tetapi dalam semua agama dapat digunakan.