NKRI bersyariah Muhammad Rizieq Shihab : analisis genealogi kekuasaan Michel Foucault

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmaningtyas, Melliana (2023) NKRI bersyariah Muhammad Rizieq Shihab : analisis genealogi kekuasaan Michel Foucault. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Melliana Rahmaningtyas_E91217039.pdf
Download (2MB)

Abstract

Habib Rizieq Shihab mencita-citakan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menerapkan Islam secara kafah, baik pada levelmakro hingga mikro. Menurutnya, penerapan syari'ah Islam di Indonesia bukan lagi hak baru, sebab dalam lintasan historisnya, Indonesia pernah mengimplementasikan syaria'ah Islam sebagai dasar dan hukum formalnya. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan konsep NKRI Bersyariah menurut Muhammad Habib Rizieq; 2) Untuk menganalisis konsep NKRI Bersyariah Muhammad Habib Rizieq dalam perspektif Genealogi Kekuasaan Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan perangkat pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, sementara analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah: 1) 1. Konsep NKRI bersyari'ah Rizieq Shihab sejatinya merupakan perangkat konseptual Habib Rizieq Shihab dalam usahanya menerapkan syari'at Islam di Indonesia yang dipraksiskan ke dalam organisasi keislaman yang dipimpinnya, yakni FPI. Konsep NKRI bersyariah sendiri bisa ditemukan pada dua karyanya, yakni Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia dan Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah. Selain itu, ada empat alasan atau latar belakang yang menjadi titik keberangkatan Habib Rizieq Shihab dalam memformulasi konsep NKRI bersyariah. Pertama, alasan ideologis berupa ideologi puritanisme-integralistik. Kedua, alasan historis-kultural. Ketiga, alasan konformitas antara syariat dan nilai-nilai keislaman dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, alasan mayoritas penduduk warga negara Indonesia adalah muslim. Kelima, alasan utilitas, bahwa implementasi hukum Islam di Indonesia akan menghadirkan sejumlah manfaat, lebih-lebih dalam upaya penekanan perilaku kriminalitas, serta dapat melakukan penghematan keuangan negara melalui hukum Islam, sebab hukum Islam sangatlah praktis; 2 konsep NKRI bersyariah yang memanifestasikan relasi kuasa berupa penerapan dan formalisasi syariat Islam di Indonesia berkoherensi dengan silsilah keislaman Ja'far Umar Thalib. Umar Ja'far Thalib sendiri merupakan pemimpin dari komunitas salafi Yogyakarta yang berideologi puritanisme dan integralisme Islam. Ideologi keislaman Umar Ja'far Thalib sendiri menghendaki formalisasi syari'at Islam, tidak mengakui adanya metodologi keislaman dalam hal produksi hukum Islam, serta bersikap tertutup atau eksklusif terhadap bentuk ataupun system pemerintahan dan kenegaraan lain.