Analisis Fiqh Siyasah tentang keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perumusan rancangan undang-undang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zuhro, Muna Anjumi (2020) Analisis Fiqh Siyasah tentang keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perumusan rancangan undang-undang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muna Anjumi Zuhro_C95216080 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (library research) yakni penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asasasas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, dan yurisprudensi. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa munculnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam hal ini mengakibatkan perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi dua kamar yang seringkali disebut sistem bikameral. Di Indonesia keberadaan DPD diperkirakan akan menganut sistem bikameral dan memperkuat sistem parlemen ternyata kedudukan DPD secara konstitusional setara dengan DPR RI, namun dalam prakteknya kekuasaan DPD tidak sebanding dengan kekuasaan DPR khususnya di bidang legislasi. Berbeda dengan fungsi legislasi DPD yang tercantum pada pasal 22D UUD 1945 yang mengatur tentang kewenangan DPD, maka pada kenyataannya DPD tidak mempunyai fungsi legislasi secara penuh, tidak dapat ikut menetapkan undang-undang sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif fiqh siyasah antara fungsi legislasi DPD RI dan Ahlul Halli Wa Al Aqdi dalam sistem ketatanegaraan Islam sangat berbeda. Meskipun keduanya mempunyai kewenangan sama yaitu dalam bidang legislasi. Tetapi kewenangan Ahlul Halli Wa Al Aqdi lebih jelas seperti kewenangan legislasi DPD. Penulis mengharapkan, diperlukan adanya amandemen kelima UUD 1945 guna dapat memperluas kewenangan dalam bidang legislasi dan memperkuat praktek check and balances dalam system ketatanegaraan Indonesia seperti halnya kewenangan Ahlul Halli Wa Al Aqdi dalam Islam.