Analisis fiqih siyasah terhadap kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara pasca berlakunya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nafisah, Dzurrotun (2023) Analisis fiqih siyasah terhadap kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara pasca berlakunya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dzurrotun Nafisah_C94219079.pdf
Download (3MB)

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan perubahan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa persoalan berkenaan dengan penyesuaian. Skripsi ini menjawab pertanyaan bagaimana urgensi perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan tinjauan perluasan kompetensi absolut tersebut dalam perspektif fiqih siya>sah.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi dan dianalisis menggunakan logika deduktif. Hasil analisis selanjunya diinterpretasikan dan disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca terkait perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didasarkan pada pertama, urgensi adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai jaminan hukum yang lebih luas bagi masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan administrasi pemeritahan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori maka ketentuan yang digunakan terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah memberikan perluasan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan Indonesia dan wila>yah al-maz}a>lim dalam sistem peradilan Islam pada dasarnya sama-sama mengandung nilai kemaslahatan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan adanya tindak lanjut dari perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat akan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara agar mereka paham akan keberadaan dan fungsinya.