Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan murābaḥah bagi nasabah yang bermasalah di KSPPS Muamlah Berkah Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Puteri, Fathya Amalia (2023) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan murābaḥah bagi nasabah yang bermasalah di KSPPS Muamlah Berkah Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fathya Amalia Puteri_C92219095 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi pembiayaan Murābaḥah bagi Nasabah yang Bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal”, merupakan penelitian secara kualitatif yang menjawab permasalahan tentang bagaimana penerapan sistem penyelesaian sanksi pembiayaan murābaḥah bagi nasabah yang bermasalah, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan murābaḥah bagi nasabah yang bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Cipta Menanggal. Jenis penelitian ini digunakan merupakan penelitian lapangan melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data tersebut dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan sanksi pembiayaan bermasalah kemudian menganalisis nasabah pada pembiayaan akad murābaḥah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Cipta Menanggal. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik penyelesaian sanksi pembiayaan murābaḥah terhadap nasabah yang bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan bukti jaminan. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah praktik penyelesaian sanksi pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai memenuhi syarat ketentuan dari fatwa DSN-MUI. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang ditemui yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pengelolaan dan tindakan belum sepenuhnya terlaksananya sanksi di koperasi terhadap anggota yang mempunyai kendala pembiayaan. Maka dari itu kesimpulan singkat atas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera agar dalam penyaluran dana kepada anggota yang membutuhkan lebih selektif, serta proses penanganan anggota yang tidak kooperatif perlu orang luar yang terlibat.