Analisis hukum islam tentang fenomena peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian kepada keluarga pihak ayah (studi kasus di desa Rondokuning kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Samawati, Nurina Alimah (2023) Analisis hukum islam tentang fenomena peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian kepada keluarga pihak ayah (studi kasus di desa Rondokuning kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nurina Alimah Samawati_C71219082.pdf
Download (4MB)

Abstract

Salah satu akibat terjadinya perceraian adalah mengenai perebutan hak asuh anak. Biasanya jika terdapat konflik dalam perebutan hak asuh, Pengadilan Agama lah yang berhak untuk memutuskan. Berbeda dengan penelitian ini, keputusannya diambil tanpa adanya putusan Pengadilan Agama. Terdapat empat subjek yang digunakan dalam penelitian ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Peralihan Hak asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian Kepada Keluarga Pihak Ayah” ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak belum mumayyiz diasuh oleh keluarga pihak ayah setelah orang tuanya bercerai dan analisis hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus (case study) dan metode penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, pengasuhan anak belum mumayyiz yang dilakukan oleh keluarga pihak ayah dikarenakan ayah mengambil hak asuh anaknya setelah terjadinya perceraian. Tak lama dari perceraian ayahnya justru meninggalkan anaknya untuk bekerja di luar kota, diluar pulau, atau menikah lagi sehingga hak asuh anaknya dialihkan kepada keluarga terdekat dari ayah. Selain itu, hal ini terjadi karena faktor kedekatan si anak dengan pengasuhnya tersebut. Dalam Islam, meliharaan anak disebut H̩aḍānah. Penetapan pihak yang berhak akan hak asuh anak juga perlu diperhatikan, apakah orang tersebut mampu atau tidak. Hal ini dikarena kan dalam pelaksanaan ḥaḍānahterdapat syarat-syarat yang harus tepenuhi dengan tujuan agar pemeliharaan anak dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, urutan terhadap orang yang berhak atas hak asuh anak juga ditetapkan yakni ibu adalah pihak yang paling utama. Kedua, Analisis hukum Islam terkait permasalahan ini adalah pada subjek penelitian pertama peralihannya tidak sesuai, seharusnya anak tersebut diasuh oleh neneknya dari pihak ibu karena ibunya tidak memenuhi syarat. Pada subjek penelitian kedua peralihannya tidak dapat dibenarkan karena ibunya masih memehuni syarat untuk mendapatkan hak asuh terhadap anaknya. Pada subjek penelitian terakhir, peralihan ini dapat dibenakan karena keinginan ada pilihan anak, selain itu pihak yang dipilih oleh si anak memenuhi syarat. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, seseorang diharapkan lebih bijak dalam mengambil keputusan mengenai hak asuh anak yakni berdasarkan hukum yang telah diatur oleh Islam karena ini mengenai hak anak. Kedua, masyarakat diharapkan memahami akan aturan-aturan dalam Islam mengenai pengasuhan anak karena syari’at telah mengatur dengan sempurna agar kemaslahatan anak tetap terwujud meskipun orang tuanya telah bercerai.