Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan partisipasi masyarakat dalam praktik fast-track legislation untuk mewujudkan hukum responsif

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Samsun, Samsun (2023) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan partisipasi masyarakat dalam praktik fast-track legislation untuk mewujudkan hukum responsif. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Samsun_C95216142 OK.pdf
Download (2MB)

Abstract

Judul penelitian Skripsi ini adalah Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Praktik Fast-Track Legislation untuk Mewujudkan Hukum Responsif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang dibentuk melalui fast-track legislation serta untuk mengkaji tinjauan siyāsah dustūriyah terhadap penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang dibentuk melalui proses fast-track legislation. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan empat pendekatan: pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer dan sekunder digunakan sebagai sumber penelitian. Analisis penelitian difokuskan pada praktik fast-track legislation di Amerika Serikat dan Inggris, serta munculnya fenomena tersebut dalam konteks keindonesiaan. Secara khusus, penelitian ini menganalisis pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang No. 03 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan fast-track legislation bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan konsep shūra dalam siyāsah dustūriyah, karena proses fast-track legislation mengesampingkan pengaruh moderasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Namun, dimungkinkan untuk menggabungkan proses deliberasi dan partisipasi masyarakat dalam fast-track legislation, baik melalui prosedur legislasi normal maupun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Mekanisme seperti sunset clause, review clause, dan post-legislative scrutiny dapat diterapkan untuk memastikan perwujudan bagi produk hukum responsif. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk merealisasikan mekanisme fast-track legislation ke dalam sistem hukum Indonesia. Disarankan juga untuk menetapkan standar waktu minimum dalam proses legislasi guna memfasilitasi proses deliberasi menyeluruh dan memberikan kesempatan bagi masukan dan pendapat masyarakat sepanjang proses pembentukan undang-undang. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, dimungkinkan untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi penerapan fast-track legislation dan pelestarian prinsip hukum dan demokrasi serta hak partisipasi.