Peran partai politik di bawah ambang batas parlemen pada pemilu presiden dan wakil presiden 2024 menurut perspektif fiqh siyasah syar'iyyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rosadi, Fina Aprillia (2023) Peran partai politik di bawah ambang batas parlemen pada pemilu presiden dan wakil presiden 2024 menurut perspektif fiqh siyasah syar'iyyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fina Aprillia Rosadi_C74219053.pdf
Download (9MB)

Abstract

Peran partai politik kerap kali dianggap sebelah mata khususnya pada diterapkannya sistem presidential treshold mengakibatkan hanya partai politik tertentu saja yang dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden sebagaimana pasal 222 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana sistem presidential treshold dalam UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu diterapkan; Bagaimanakah peran partai politik di bawah ambang batas parlemen dalam penerapan sistem presidential treshold menurut hukum positif dan tinjauan fiqh siyāsah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, data primer dihimpun melalui wawancara dan data penunjang dari sumber tertulis. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif mengenai peran dari partai politik di bawah ambang batas parlemen dalam penerapan presidential treshold. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan pemikiran-pemikiran politik dan fiqh siyāsah syar'iyyah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, program-program partai hanya janji saat pemilu dan minim realisasi saat pasca pemilu. Kedua, kinerja pemerintah mempengaruhi kepercayaan msayarakat terhadap partai politik khususnya dalam memenuhi ambang batas parlemen. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, Penetapan ambang batas hendaknya perlu ditinjau ulang. Kedua, dalam hal partai politik yang berada di bawah ambang batas dibuatkan koalisi permanen untuk mengawasi jalannya pemerintahan ketika koalisi tersebut tidak terpilih.