This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Sinarwadi, Heru (1995) Tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pemerintah menurut Undang Undang Dasar 1945. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (908kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (7MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (17MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (12MB) | Preview |
|
|
Text
BAb 4.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAb 5.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Dalam realitas kehidupan politik di Indonesia tercermin adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Dengan berdasar atas adanya pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan disamping pengakuan terhadap kedaulatan rakyat ini, maka pemerintah yang berkuasa dalam menjalankan roda pemerintahannya dituntut untuk selalu mempertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Artinya pemerintah harus melakukan pertanggung jawaban 2 arah, yakni bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau telaah pustaka. Adapun Metode Analisa Datanya dianalisis secara kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut ; dengan cara editing, pengorganisasian data, penemuan hasil (analisa lanjutan) dengan metode deskriptif, metode deduktif dan metode komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pertanggung jawaban pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan Presiden selama 5 tahun sekali pada saat mengakhiri masa jabatannya di hadapan MPR atas kepemimpinannya dalam Negara RI. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertanggung jawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah menurut UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintah Negara RI menganut system pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Muamalat Muamalah |
||||||||
| Keywords: | Hukum Islam; Pertanggung jawaban Pemerintah; UUD 1945 | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||||
| Depositing User: | Mr Sulaiman Sulaiman | ||||||||
| Date Deposited: | 18 Mar 2016 06:43 | ||||||||
| Last Modified: | 06 May 2020 08:29 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/6425 |
Actions (login required)
 |
View Item |
