Analisis relevansi hukum Islam dengan perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami: studi kasus di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Oktavia, Liana (2023) Analisis relevansi hukum Islam dengan perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami: studi kasus di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Liana Oktavia_C91217120 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Relevansi Hukum Islam dengan Perjanjian Harus Melahirkan Anak dalam Perkawinan Poligami” merupakan penelitian yang dilakukan di Desa Gedongarum. Diharapkan penelitian ini mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami dan bagaimana relevansi Hukum Islam dengan perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami. Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) di mana objek studi yang digunakan adalah temuan di lapangan. Data penelitian dihimpun dengan cara pengamatan dan wawancara. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif serta teknik analisis yang digunakan adalah teknik dekriptif analisis dengan pola fikir deduktif, yaitu teknik yang secara sistematis menggambarkan fakta aktual yang dihadapi dan teori yang bersifat umum mengenai Hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan temuan di lapangan tentang perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian harus melahirkan anak dalam perkawinan poligami di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro sangat tidak relevan dengan konsep Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, poligami bertujuan untuk melindungi janda miskin dan anak yatim piatu agar memiliki kehidupan yang layak, tidak hanya untuk memuaskan nafsu atau hal negatif lainnya. Dalam Islam, juga disebutkan bahwa seorang istri dilarang memberikan syarat kepada suami untuk mentalak madu ketika perjanjian tak kunjung tercapai sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Seharusnya, seorang suami yang akan melakukan pernikahan poligami tidak boleh memberikan syarat untuk melahirkan keturunan apalagi dengan dibatasi waktu karena dalam Hukum Islam sendiri telah dijelaskan tentang syarat-syarat poligami serta perjanjian yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, pernikahan yang terjadi di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan perjanjian pernikahan poligami tidak boleh dilakukan karena akan menghilangkan hak seorang perempuan sebagai istri. Saran penulis berharap untuk ke depannya jika ingin melakukan poligami secara legal di Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu di Pengadilan Agama agar kedepannya jika terdapat masalah dalam perkawinannya dapat di selesaikan di Pengadilan sehingga istri kedua memiliki haknya sebagai seorang istri yang sah di bawah pengawasan Agama dan Hukum Negara.