Urgensi pelembagaan koalisasi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Trisno, Ahmat (2023) Urgensi pelembagaan koalisasi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmat Trisno_02040421020.pdf
Download (2MB)

Abstract

Indonesia merupakan neagara demokrasi dengan sistem pemerintahan peresidensial dan sistem kepartaia multi partai yang berimplikasi pada harus terjadinya koalisi partai politik dalam sistem pemilu, yang memberikan implikasi bahwa koalisi haruslah memiliki aturan yang jelas, dari beberapa persoalan tersebutlah kemudian penulis mengangkat tema “Urgensi Pelembagaan Koalisi Partai Politik dalam Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia” dengan rumusan masalah Bagaimana bentuk koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? dan Bagaimana Urgensi Pelembagaan Partai Politik di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach), Kemuadian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif. Hasil penelitian ini bentuk koalisi partai politik yang terjadi di Indonesia masih seringkali berorientasi pada pragmatisme semata dan mengesampingkan koalisi yang dibangun atas dasar kesamaan ideologi partai politik bahkan koalisi seringkali terbangun namun mengabaikan fungsi partai politik itu sendiri. Dimana partai politik memiliki fungsi Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, disebutkan pada pasal 11 ayat point c partai politik memiliki fungsi Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Selan itu pengaturan koalisi memang dilindungi oleh undang-undang namun hanya sebatas sebagai persyaratan bagi partai yang tidak dapat memenuhi ketentuan suara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam presidential threshold yang menyatakan minimal suara yang harus diperoleh partai adalah 20% dan jika tidak mencapai angka tersebut maka haruslah berkoalisi. Dan anehnya, koalisi yang harus dijalankan tidak memiliki payung hukum atau acuan yang jelas sehingga koalisi yang terbentuk antar partai politik orientasinya hanya sebatas kekpentingan masing-masing partai politik yang mengutamakan kekuasaan bahkan koalisi dengan mudahnya terputus dan terbentuk namun mengabaikan stabilitas politik dan kepentingan rakyat. Sedemikian kompleksnya permasalahan koalisi partai plitik tanpa acuan hukum yang jelas yang seharusnya koalisi partai politik dilakukan pelembagaan. Sehingga yang direkomendasikan oleh penulis adalah Pertama. Pemerintah menelaah dan melakuka pengkajian kembali terkait substansi koalisi partai politik yang terjadi selama indonesia menerapkan sistem multi partai, terutama dalam proses terbentuknya koalisi partai politik. Kedua Koalisi partai politik sudah selayaknya dilakukan pelembagaan untuk menghindari koalisi partai politik yang hanya berujung pada kepentingan namun justru meciderai fungsi partai politik sebagai penyampai aspirasi masyarakat