Perombakan kementrian dalam sitem ketatanegaraan Indonesia dalam tinjauan konsep wizarah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Siti Fadhilah Nur Hadiyati, Dila (2022) Perombakan kementrian dalam sitem ketatanegaraan Indonesia dalam tinjauan konsep wizarah. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Fadhilah Nur Hadiyati-F52219032.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini yaitu ingin menjawab bagaimana sistem perombakan kementerian di Indonesia serta bagaimana perombakan kementerian menurut konsep wizarah dalam sistem ketatanegaraan Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dan sejarah. Pendekatan konsep dengan menggunakan konsep kementerian dalam ketatanegaraan Indonesia dan konsep wizarah dalam sistem ketatanegaraan khalifah Islam. Pendekatan perundang-undangan menggunakan UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan UUD 1945. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perombakan kementerian di Indonesia dijalankan berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Di dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) kementerian dapat diubah oleh Presiden dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah, kebutuhan penanganan urusan tertentu dan kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang. Menurut Jimly As-Shiddiqie, nomenklatur pengubahan dan pembubaran kementerian mengikuti UU. Selanjutnya tentang pemisahan dan/atau penggabungan kementerian, Presiden diberi hak untuk mengubah dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tetapi terdapat tiga kementerian yang tidak bisa diubah menurut UU ialah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Al Mawardi dalam menjelaskan sistem tata Negara Islam tidak menggunakan istilah perombakan di dalam menjelaskan konsep wizaroh. Sejarah khilafah islam yang menunjukkan perombakan terhadap wizaroh hanya terjadi di masa Abbasyiyah. Buku Al-Ahkam Suthaniyah karya Imam Al-Mawarditidak menjelaskan tentang perombakan institusi wizarah secara rinci kecuali yang berkaitan dengan perluasan wewenang bagi institusi waziratuttafwidh dan/atau wizaratut tanfidz, sebagaimana telah terjadi di masa dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan khalifah Al-Mahdi (775-785 M). Sedangkan dalam pergantian wazir, jika wazir meninggal dunia dan/atau karena wazir telah melanggar sumpah. Bahkan di dalam sejarah khilafah Islam wazir pernah dipimpin oleh non muslim. Menurut Al-Mawardi khalifah bisa menggantiwazir dengan orang lain. Hal itu serupa dengan sistem yang dianut di Indonesia yang memberikan kewenangan prerogrartif Presiden.