Analisis fiqih siya̅sah dustu̅riyah terhadap sinkronisasi peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulana, Raihan Nadya (2023) Analisis fiqih siya̅sah dustu̅riyah terhadap sinkronisasi peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Raihan Nadya Maulana_C94219102 OK.pdf
Download (972kB)

Abstract

Konsep otonomi daerah memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah, salah satunya dengan membuat Perda bernuansa Syariah. Perda tersebut memiliki materi muatan yang syarat akan nilai-nilai ajaran Islam, sedangkan Perda sebagai peraturan perundang-undangan diberlakukan secara universal, sehingga dalam penerapannya menimbulkan problematika secara dilematis, baik secara regulasi maupun subtansi materi. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana sinkronisasi peraturan daerah bernuansa Syariah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, dan bagaimana kedudukan peraturan daerah bernuansa Syariah dalam perspektif Fiqih Siyāsah Dustūriyah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi, UUD NRI 1945, Undang-Undang Pemerintahan daerah beserta perubahannya, dan undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakann pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sinkronisasi Perda bernuansa Syariah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat di lakukan mulai dari tertib sistem hukum sehingga secara formil dan materil tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, penyesuaian materi muatan, penyusunan produk hukum, pembatasan penerapan sanksi pidana dalam perda, serta terakhir mengenai aspek etika moral. Perda dalam perspektif Fiqih Siyāsah Dustūriyah, merupakan bagian dari kebijakan imam/khalifah berhubungan dengan politik perundang-undangan untuk mengatur dan mengurus urusan wilayahnya. Kedudukan perda ini sama dengan peraturan daerah pada umumnya, hanya memiliki corak tentang nilai-nilai ajaran Islam. Pembentukan perda bernuasa Syariah harusnya berorientasi pada kemaslahatan umat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini antara lain melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap seluruh Perda yang memiliki problematika baik secara legal formal, maupun subtansial melalui mekanisme executive review oleh Kepala Daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi dan judicial review melalui Mahkmah Agung Republik Indonesia. Kedua pembentukan Perda haruslah berorientasi pada kemaslahatan yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat, sehingga segala hal yang memberikan kemudharatan termasuk membentuk perda yang bernuansa Syariah yang dalam penerapannya menimbulkan diskriminasi, tidak boleh di lakukan dan harus ditinggalkan oleh pemerintah.