Analisis hukum positif dan maqāṣid al-sharī῾ah terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombangah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Madinah, Amirhotul (2023) Analisis hukum positif dan maqāṣid al-sharī῾ah terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombangah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Amirhotul Madinah_C71219053.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Positif dan Maqāṣid al-Sharī῾ah terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Terpadu Pemkab Jombang. Penelitian ini berdasarkan pada pelaksanaan isbat nikah terpadu di Jombang yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif hukum positif dan Maqāṣid al-sharī῾ah. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Jombang, bagaimana analisis hukum positif terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang dan bagaimana analisis maqāṣid al-sharī῾ah terhadap pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Dengan itu maka peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data kepada Pemkab Jombang yang mana dalam hal ini diwakili oleh Dispenduk Capil, Kementerian Agama Jombang, Pengadilan Agama Jombang, KUA Kecamatan Ngoro, dan salah satu peserta isbat nikag terpadu terkait dengan pelaksanaan program isbat nikah terpadu Pemkab Jombang. Setelah memperoleh data dari 5 informan, kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan maqāṣid al-sharī῾ah. Penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting. Temuan pertama adalah bahwa pelaksanaan isbat nikah terpadu Pemkab Jombang berdasarkan kerjasama antara Pemkab Jombang, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama Jombang yang dilaksanakan di luar Pengadilan dengan menggunakan pemeriksaan hakim tunggal. Mengenai pelaksanaan isbat nikah terpadu sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Temuan kedua analisis hukum positif terhadap temuan di atas menunjukkan bahwa isbat nikah terpadu sesuai dengan aturan pencatatan nikah yang terdapat pada hukum positif yakni pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) dan (2). Di dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 mengenai pencatatan nikah belum diatur secara jelas. Tetapi hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KHI. Kemudian pada Pasal 7 ayat (2), bahwa apabila pernikahannya tidak bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah maka mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.Temuan ketiga analisis maqāṣid al- sharī῾ah terhadap temuan di atas menunjukkan bahwa isbat nikah terpadu sesuai dengan penjagaan keturunan (hifz al-nasl) dan penjagaan harta benda (hifz al-mal) yang merupakan pada tingkatan maqāṣid al-sharī῾ah al-ḥājīyah (kebutuhan sekunder). Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan: Pertama, diharapkan kepada instansi pelaksana isbat nikah terpadu untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan nikah. Kedua, kepada P3N supaya lebih teliti lagi terkait siapa saja masyarakatnya yang masuk data dalam pernikahan yang belum dicatat untuk segera ditindak lanjuti mengikuti isbat nikah terpadu.