Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fauziyah, Auliya (2022) Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Auliya Fauziyah_C02218010.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Pandegiling Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang praktik utang piutang barang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya. Dari metode penelitian tersebut data yang diperoleh bersumber dari data yang diambil dilapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi bersama pihak terkait, serta data lainnya bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya melalukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis, fakta mengenai praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa di Pandegiling Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa praktik utang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa sebesar 10% pada setiap transaksi yang dilakukan dan terdapat denda sebesar Rp.500.000 pada ketentuan qard utang piutang tidak boleh terdapat tambahan jika terdapat tambahan maka dapat dikatakan sebagai riba dan dalam Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 apabila terdapat tambahan maka nasabahlah yang menentukan dengan sebutan sumbangan tanpa adanya ketentuan yang diberikan oleh pemberi pinjam, namun dalam transaksi utang piutang barang di Pandegiling ada kalanya pemberi hutang memberi tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan penghutang secara suka rela dengan syarat tertentu, maka dari analisis tersebut utang piutang dapat disebut akad Qard. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk praktik utang piutang barang tersebut lebih baik tidak adanya tambahan yang ditentukan oleh pemberi pinjaman namun dapat diberikan oleh penerima pinjaman dengan suka rela dan denda yang diberikan tidak memberatkan kepada nasabah, dan pemberi hutang menerapkan penyesuaian tambahan sesuai kemampuan penerima hutang kepada seluruh penerima hutang serta peneliti di masa yang akan datang, agar lebih cermat dan bijaksana dalam menanggapi masalah yang terdapat di lapangan karena belum banyak yang belum mengetahi tentang hukum Islam dalam masa sekarang.